Timbulkan Pencemaran Udara, KLHK Diminta Audit Aktivitas Tambang PT CPM

Palu: Pjs Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Sulawesi Tengah (LMND Sulteng) Azis membantah pernyataan dari pihak manejemen PT Citra Palu Minerals (PT CPM) telah memenuhi semua regulasi dan persyaratan yang berlaku untuk operasional tambang Poboya. Menurutnya, timbulnya reaksi dan protes menunjukan bahwa banyak masalah terjadi pada areal dan sekitar (lingkar) pertambangan perusahaan tersebut selama ini. 

"Kenapa kami selalu mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas PT CPM, karena selama dalam melakukan operasionalnya CPM belum memasang alat sparing ambient pengukur udara yang harus dicek secara periodik dan berkala," kata Azis di Palu, Kamis, 13 Februari 2025.

Menurut Azis, masyarakat Kota Palu mengeluh soal pencemaran udara yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan aktibat dari aktivitas pertambangan PT CPM.  Katanya, pencemaran udara tersebut, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,  pasal 9  ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
 

Baca: DLHK Kota Depok Uji Sampel Air Diduga Tercemar Limbah Pabrik Fermentasi Makanan

"Maka benar apa yang menjadi aksi protes kami selama ini, dengan mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia untuk melakukan audit HAM terhadap CPM," tegasnya.

Azis meminta Kemenetrian Lingkungan Hidup untuk memoratorium aktivitas tambang CPM, dan menurunkan tim yang kredibel untuk melakukan evaluasi secara transparan dan akuntabel. Pasalnya, pemasangan alat sparing ambient pengukur udara adalah wajib dilaksanakan oleh CPM.

"Jadi pernyataan manajemen BRMS, bahwa kegiatan pertambangan yang dijalankan CPM berlandaskan prinsip good mining practice, mengada-ngada dan makin memperkeruh masalah terjadi saat ini," tutupnya.