Ilustrasi ketahanan pangan. Foto: dok Kementan.
Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) menyatakan kesiapannya membantu pemerintah dalam berkolaborasi untuk memperkuat hilirisasi tanah adat demi mencapai ketahanan pangan nasional.
Sebagai langkah konkret, DPP MAKN akan menambahkan Bidang Hilirisasi Tanah Adat guna mempercepat pemanfaatan lahan adat secara produktif dan berkelanjutan. Bidang baru ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha dalam mengembangkan potensi tanah adat sebagai bagian dari solusi ketahanan pangan nasional.
Ketua Umum DPP MAKN KPH Eddy S Wirabhumi menegaskan MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa.
"Kami ingin memastikan tanah adat yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional," tegas Eddy saat Rapat Persiapan Pelantikan DPP MAKN, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 17 Februari 2025.
Pelantikan DPP MAKN yang direncanakan pada 19-20 April mendatang diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara kerajaan-kerajaan Nusantara, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta pelestarian budaya bangsa.
Sekretaris Jenderal MAKN YM MGAD RA Yani WSS Kuswodidjoyo mengatakan, MAKN memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengelola warisan adat yang telah lama menjadi bagian dari sejarah bangsa. Untuk itu, ia berharap Presiden Prabowo Subianto beserta menteri Kabinet Merah Putih dapat menghadiri pelantikan DPP MAKN.
"Kami berharap Bapak Presiden bisa hadir dan menyaksikan pelantikan DPP MAKN. Kami juga ingin menyampaikan sejumlah aspirasi dan komitmen dalam mendukung program strategis presiden," ujar Yani.
Dukung penuh Asta Cita
Bendahara Umum MAKN YM Andi Rukman Karumpa menegaskan komitmen organisasi dalam mendukung penuh Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Andi menyampaikan hal ini juga wujud nyata komitmen MAKN untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Asta Cita pemerintahan saat ini.
Andi mengatakan Asta Cita merupakan delapan program prioritas yang dicanangkan Prabowo-Gibran, mencakup berbagai sektor seperti
ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan infrastruktur. MAKN sebagai wadah pemersatu kerajaan dan kesultanan di Indonesia, ucap Andi, berkomitmen untuk berkontribusi dalam pelestarian budaya serta pembangunan nasional.
"Kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya nusantara, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional sesuai dengan semangat Asta Cita," ucap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) tersebut.
Rapat pelantikan DPP MAKN mendapat beragam aspirasi dan masukan berharga kepada pemerintah. Para peserta rapat berharap pelantikan DPP MAKN dapat memperkuat peran serta organisasi dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Rangkaian persiapan menuju pelantikan resmi DPP MAKN. Foto: Istimewa)
Kontribusi kerajaan untuk kepentingan negara
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta mengingatkan peran penting kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki kontribusi yang sangat besar bagi bangsa, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, banyak kerajaan yang turut berperan dalam memberikan tanah hingga emas untuk kepentingan negara.
Para peserta rapat juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang membentuk Kementerian Kebudayaan dan berharap bisa bersinergi dengan MAKN dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Hal ini penting karena kurangnya pemahaman generasi muda terhadap peran penting kerajaan dan kesultanan dalam sejarah perjuangan bangsa. Saat ini, banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang tidak paham betapa besar peran raja-raja dan sultan-sultan dalam kemerdekaan Indonesia.
Sejumlah peserta rapat juga mendorong pemerintah meningkatkan kontribusi kerajaan-kerajaan Nusantara untuk negara. Salah satu dengan pengelolaan sumber daya alam kita (SDA). Hal ini merupakan langkah bijak dalam memberikan pengakuan atas kontribusi dan jasa kerajaan-kerajaan Nusantara dalam membangun bangsa. Langkah ini menjadi bagian integral dengan proses membangun negara.
Streaming