Soal Pembebasan Tanah di IKN, Menteri PUPR Utamakan Kepentingan Warga

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan arahan Presiden tentang pembebasan untuk 2.086 hektare lahan akan bisa ditangani dengan baik. Hal ini terkait pembebasan lahan yang masih menjadi kendala di kawasan pembangunan sekitar IKN, karena warga merasa diintimidasi.
 
"Itu sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus," kata Basuki pada konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.
 
PDSK Plus akan mengedepankan ganti rugi masyarakat beserta tanam tumbuh di atasnya, dan kemudian memperoleh relokasi. "Itu harus kita laksanakan segera. Arahan Presiden, semua diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunannya, tetapi kalau tidak, kita yang akan mengalah," kata Basuki.
 
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga. Tetapi bila masih belum bisa (PDSK-nya), maka pemerintah yang akan mengalihkan pembangunan.
 

Kepentingan warga harus diutamakan