Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dokumen Kemenkeu
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masa transisi membuat pemerintahan sekarang tidak bisa merinci detail berapa anggaran yang akan digunakan oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tahun depan.
Hal itu disampaikannya meskipun Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 tadi siang.
"Tadi sudah disampaikan ini adalah APBN transisi dan sebagian dari transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka ada yang belum spesifik angkanya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat, 16 Agustus 2024.
Namun, Bendahara Negara itu mengatakan, pemerintahaan saat ini memastikan program-program utama dan program lanjutan bisa terlaksana tahun depan.
RAPBN 2025 sebuah amplop besar yang belum rinci
Ia pun mengibaratkan RAPBN 2025 sebuah amplop besar yang belum rinci, namun sesuai aturannya harus disampaikan kepada DPR-RI.
Adapun rincian mengenai anggaran belanja dan negara, lanjut dia, nantinya akan disampaikan oleh pemerintahan selanjutnya.
"Untuk postur APBN ini menggambarkan amplop besarnya tapi beberapa spesifik memang mohon maaf belum bisa spesifikasi karena ada kan nanti memberikan kepada pemerintahan baru mengenai bagaimana nanti format kabinetnya," jelas Sri Mulyani.
Melansir Medcom.id, berikut gambaran besar dari RAPBN 2025:
Belanja Negara
Direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Anggaran pendidikan
Dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Anggaran perlindungan sosial
Dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Anggaran kesehatan
Direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran ketahanan pangan
Direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Pembangunan infrastruktur
Dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Anggaran transfer ke daerah
Direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antardaerah.
Streaming