Political Will Pemerintah Tanggulangi Serangan Siber Dinilai Rendah

Jakarta: Political will pemerintah menanggulangi serangan siber di pusat data nasional sementara (PDNS) 2 rendah. Terbukti dari penjelasan kepada publik atas peretasan yang disampaikan perwakilan, bukan pimpinan tertinggi instansi.

“Saya melihat memang ini political will dari para pemimpinnya sendiri, itu memang sangat rendah terharap persoalan,” kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ pada Minggu, 30 Juni 2024.

Trubus mempertanyakan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai peretasan tersebut. Kepala Negara hingga kini belum memberikan pernyataan secara langsung kepada masyarakat.
 

Baca: Pendanaan Proyek dan Keamanan Digital Mestinya Terpisah

“Iya kan, Presiden harusnya mengambil alih karena sudah dalam posisi delapan hari (terhitung Jumat, 28 Juni 2024),” ucap Trubus.

Lebih lanjut, Trubus menilai serangan ransomware dalam PDNS 2 ini sangat memalukan bagi Indonesia. Dia menduga ada ikut campur pihak luar yang sedang mengetes pertahanan Tanah Air.

“Jadi, sebenarnya bisa saja ini awalnya kita lihat sejauh mana sih kemampuan Indonesia dalam hal ini, sehingga orang lain iseng, taruhlah orang luar yang mencoba untuk masuk meretas,” ucap Trubus.

Trubus menduga ada motif politik dari luar untuk Indonesia atas serangan siber tersebut. Serangan awal dinilai hanya untuk memberikan informasi kepada dunia bahwa pertahanan digital di Indonesia lemah.

“Kan sangat memalukan sekali, nah, ini Indonesia dipermalukan seperti itu,” tutur Trubus.