Ilustrasi. Foto: MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan tren kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Tren positif ini dinilai perlu dilanjutkan di masa mendatang.
"Pada 2014 kepesertaannya 133,4 juta dan sampai saat ini kepesertaannya sudah mencapai 267,3 juta," ungkap Agus dalam Kaleidoskop Sistem Jaminan Sosial Nasional, Refleksi Satu Dekade Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024.
Menurut Agus, tantangan jaminan sosial ke depan bahwa Indonesia masih menghadapi penyakit yang tidak diketahui datang dari mana. Sebanyak 19,9 persen penduduk Indonesia di 2040 merupakan usia lanjut dan risiko kesehatan sangat besar.
"Di samping itu bahwa risiko pekerja kita juga makin besar sebagaimana kejadian beberapa hari terakhir. Oleh karena itu kita berharap jaminan sosial terus berlangsung di Indonesia dan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk mendorong generasi emas ke depan," kata Agus.
Menurut dia, jaminan nasional bagi perlindungan sosial didefinisikan sebagai segala upaya yang bertujuan untuk menjegah, mengurangi, menangani risiko dan tantangan sepanjang hayat dari adanya guncangan, ketidakpastian, kerentanan sosial yang dihadapi setiap warga negara.
Saat ini, risiko terpapar penyakit katastropik dan risiko dalam pekerjaan semakin meningkat. Sehingga, perlindungan sosial masih sangat dibutuhkan siapa pun presiden yang memimpin. Sehingga meningkatkan rasa aman, produktivitas dan dapat terhindar dari risiko kemiskinan.
"Peristiwa yang baru-baru ini terjadi kebakaran di Morowali, tabrakan kereta api dan sebagainya memerlukan perlindungan sosial yang sangat penting. Pandemi yang lalu juga memberikan pelajaran penting bagaimana jaminan sosial kesehatan juga harus dilaksanakan," tuturnya.
Direktur Utama
BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan lebih 95 persen penduduk Indonesia sudah terjamin BPJS Kesehatan hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Capaian ini dikatakan membutuhkan waktu yang lama bagian sebagian negara.
"Di Jerman mulai dari 1883 butuh waktu 127 tahun untuk mencapai ini dan Belgia butuh waktu 118 tahun, paling cepat Korea Selatan perlu waktu 12 tahun, sementara Indonesia hanya 10 tahun. Ini luar biasa," tegas Ghufron.
Dia menambahkan, pada 2023 kepercayaan masyarakat menggunakan BPJS Kesehatan meningkat tajam sampai 1,6 juta per hari penggunanya. Dengan kepercayaan ini, lebih Rp40 triliun harus dibayarkan BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan.
"Maka faskes yang dulu ogah-ogahan kerja sama malah sekarang antre untuk kerja sama," tutur Ghufron.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Irawan Buntoro mengungkapkan dalam peta jalan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya menargetkan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 70 juta pekerja pada 2026. Saat ini, baru mencapai 41,56 juta pekerja.
"Jumlah tersebut kurang lebih setara dengan 65 persen dengan coverage rate jumlah pekerja yang menjadi semesta perlindungan program jaminan sosial," ucap Irawan.
BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan dana investasi mencapai Rp1.001 triliun pada 2026. Hal ini semata-mata agar BPJS Ketenegakerjaan dapat memenuhi kewajiban kepada peserta.
"Realisasi penerimaan iuran pada 2023 telah mencapai Rp96,9 triliun dan di 2024 kami perkirakan akan mencapai Rp100 triliun. Ini akan terus kami jaga dan tingkatkan. Pembayaran manfaat pada 2023 kami sudah mencapai Rp52,7 triliun," ujarnya.
Sebanyak 4,3 juta orang penerima manfaat yang didominasi penerimaan manfaat program jaminan hari tua mencapai 83 persen atau 3,6 juta. Dana investasi pada 2023 teracatat Rp708,9 triliun.
"Hasil investasi pada 2023 kami mencatatkan sudah mencapai Rp47 triliun," ucap Irawan.
(Despian Nurhidayat)
Streaming