Masuk RKP 2025, Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dikaji Bappenas

Jakarta: Pemerintah telah memasukkan program makan siang gratis yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Raka Rakabuming dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa kepada awak media seusai Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, kemarin.

"Tentu dimasukan, diintegrasikan dalam RKP 2025, karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, tugas konstitusional untuk melakukan pembangunan pada tahun yang akan datang," ujar Suharso, dikutip Selasa, 7 Mei 2024.

Suharso mengatakan, program makan siang gratis masuk ke dalam program besar Asta Cita yang diusung pasangan Prabowo-Gibran. Karena pasangan itu dinyatakan menang oleh KPU dalam Pilpres 2024, maka pemerintah turut memasukan program-program yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran dalam kampanyenya.

Namun Suharso enggan memerinci sumber dana yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Yang pasti, kata dia, itu akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal di tahun depan.

"Seluruh program-program yang dimasukkan ke sana tentu ditimbang menurut mekanisme RKP pemerintah berdasarkan UU hari ini. Jadi semampu fiskal kita mengakomodasi tentu kita lakukan, karena kita tidak bisa hanya dengan satu program saja, tetapi ada program-program yang diprioritaskan presiden terpilih," jelas dia.
 

Baca juga: Pembagunan IKN Tahap Pertama Selesai 80,82%

 

Kaji target penerima makan siang gratis

Bappenas, lanjut Suharso, juga telah mengkaji program makan siang gratis yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran. Pertama, Bappenas mengkaji siapa target dari pelaksanaan program tersebut.

Kedua ialah kajian mengenai frekuensi pelaksanaan program makan siang gratis. Ketiga, kajian mengenai standar gizi yang disajikan dalam program makan siang gratis.

Keempat, kepastian ketersediaan pangan di tiap wilayah. Kelima, kajian mengenai organisasi pelaksanaan program tersebut.

"Siapa yang akan melaksanakannya. Kita sudah punya pengalaman dengan belanja operasional sekolah (BOS), kita akan timbang apakah itu dimungkinkan seperti itu," tutur Suharso.