Kemendagri: Pencatatan Data Kematian Pendudukan Perlu Dilakukan Inovasi

Kulon Progo: Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan sejumlah persoalan masih dihadapi dalam proses pencatatan data kependudukan. Ia menyebut pencatatan data kematian penduduk masih menjadi pekerjaan yang belum terselesaikan.

"Ada beberapa hal yang jadi PR, seperti pencatatan kematian, kani memerlukan inovasi yang lebih efektif lagi," kata Bima di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu, 6 November 2024. 

Ia mengatakan pencatatan manual data kematian pendudukan memiliki kelemahan, yakni tidak bisa menyeluruh. Hal ini berkaitan sejumlah, termasuk kondisi geografis. 

Kemudian, ada daerah-daerah tertentu yang melaporkan kematian mendapat santunan/insentif dan hal itu yang membuat masyarakat melaporkan. Namun, Bima menyebut masih banyak daerah yang mencatat data kematian penduduk secara manual. 

"Jadi ada daerah-daerah yang dilakukan secara manual. Angka kematian itu masih banyak sekali yang tidak terdata. Itu suatu PR," kata dia. 

Ia menyatakan kondisi orang berduka atau bersedih akan memengaruhi kemauan untuk melapor. Ia menilai suasana batin masyarakat menjadi salah satu penentu. 

"Kalau orang berbahagia itu biasanya cepat lapor. Kalau orang berduka suasana batinnya agak berbeda. Jadi tidak cepat melaporkan kecuali ada kebutuhan-kebutuhan pengurusan asuransi dan lain-lain. Itu bisa dipahami," ungkapnya. 

Meski demikian, Bima meminta jajarannya bekerja maksimal dalam mendata kematian penduduk. Ia berharap adanya inovasi dan terobosan agar pendataan kematian penduduk bisa optimal. 

"Paling tidak kamk maksimalkan. Ada koordinasi yang bagus dengan tempat pemakaman. Ada buku laporan harus diisi ketika warga itu dimakamkan, tapi kalau pemakaman keluarga kan gak bisa terdata. Ada pemakaman swasta seringkali tidak terdata," ucapnya.