Parlemen ASEAN Prihatin Melihat Pemilu di Indonesia

Jakarta: Pemilihan umum Indonesia mendapat perhatian besar, bahkan oleh parlemen Asia Tenggara. Mereka prihatin atas berbagai kejadian jelang dan setelah pemilu di Indonesia.

Menurut Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), yang terjadi di Indonesia menyebabkan keprihatinan serius dan menimbulkan risiko besar bagi masa depan hak asasi manusia dan demokrasi.

“Kami sangat terganggu dengan laporan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas, termasuk campur tangan terhadap Mahkamah Konstitusi serta penggunaan bantuan sosial untuk tujuan politik, yang secara serius telah merusak integritas pemungutan suara,” kata Wakil Ketua APHR, yang juga mantan anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago.

Antara 12 dan 14 Februari, APHR melakukan kunjungan belajar untuk mengamati dan belajar dari pemilu Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, delegasi APHR – yang terdiri dari anggota parlemen saat ini dan mantan anggota parlemen dari Malaysia, Timor-Leste, dan Thailand – bertemu dengan badan penyelenggara pemilu Indonesia serta perwakilan dari beberapa organisasi masyarakat sipil.

Dalam pernyataan pers APHR yang diterima Medcom.id, Rabu, 21 Februari 2024, para aktivis dan akademisi menyuarakan keprihatinan mereka antara lain terhadap independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), netralitas lembaga negara, efektifitas sanksi pelanggaran pemilu.

Dalam laporan sementara misi pemantauan pemilunya, Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas (ANFREL) menyoroti temuan serupa.

“Meskipun kami menghargai bahwa KPU dan Bawaslu telah mengawasi hari pemilu yang damai dan lancar, namun pemilu dan demokrasi bukan hanya sekedar satu hari di tempat pemungutan suara,” kata anggota APHR dan anggota parlemen Malaysia Syed Ibrahim bin Syed Noh.

“Kami mendesak rekan-rekan anggota parlemen di Indonesia untuk mempertimbangkan undang-undang yang akan memperkuat independensi KPU dan Bawaslu serta kekuatan penegakan hukum mereka, untuk memastikan pemilu di masa depan berlangsung setara,” imbuhnya.

Pemantau pemilu daerah juga melaporkan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses pemungutan suara dan juga pada aplikasi tabulasi suara milik KPU, Sirekap.

“Kami mendukung upaya masyarakat sipil Indonesia dalam mendokumentasikan dan melaporkan seluruh potensi pelanggaran dan kesalahan pemilu, dan kami mendesak semua lembaga terkait untuk menanggapi laporan-laporan ini secara komprehensif dan tepat waktu guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu,” kata Anggota Parlemen Thailand Chutiphong Pipoppinyo.

Meskipun hasil resmi baru akan diumumkan bulan depan, hasil awal menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan saat ini, Prabowo Subianto, telah memenangkan pemilihan presiden. Prabowo, mantan jenderal Angkatan Darat, telah terlibat dalam beberapa pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk pembunuhan warga sipil selama pendudukan Indonesia di Timor-Leste pada tahun 1980an, serta penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang akhir pemerintahan mantan presiden Soeharto pada tahun 1997-1998.

Sementara itu, pasangan calon wakil presiden Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo, hanya berhak mencalonkan diri setelah adanya keputusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi, yang saat itu dipimpin oleh paman Gibran.

“Fakta bahwa calon pemenang pemilu presiden adalah seorang tersangka pelanggar hak asasi manusia yang belum pernah diadili, bukanlah pertanda baik bagi prospek perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum di Indonesia,” kata Anggota APHR dan mantan anggota parlemen Timor-Leste Abel Da Silva.

“Kami menyerukan kepada rekan-rekan anggota parlemen di Indonesia untuk bertindak sebagai penyeimbang yang kuat untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak dibiarkan begitu saja.”
 
“Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sering dijadikan contoh, khususnya dalam isu hak asasi manusia dan demokrasi,” lanjut anggota APHR dan Anggota Parlemen Timor-Leste Lidia Norberta dos Santos Martins.

Oleh karena itu, APHR berharap siapa pun pemenang pemilu, berkomitmen untuk memperkuat institusi demokrasi Indonesia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia rakyatnya.