Presiden Kyrgyzstan Usulkan Mekanisme Penegakan Resolusi PBB

New York: Presiden Kyrgyzstan Sadyr Japarov menyerukan agar keputusan dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diperlakukan sebagai kewajiban internasional yang nyata, bukan sekadar rekomendasi politik.

Dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB seri ke-81 di New York, Amerika Serikat, Selasa, 22 September 2026, Japarov mengusulkan mekanisme baru untuk memantau pelaksanaan resolusi PBB dan pertanggungjawaban dari negara-negara yang secara sistematis tidak mematuhinya.

"Kegagalan sistematis dalam melaksanakan keputusan PBB merusak kepercayaan terhadap multilateralisme dan menciptakan kesan bahwa hukum internasional tidak mengikat," kata Japarov, seperti dilansir dari Anadolu Agency.

Japarov mengusulkan pembentukan daftar publik permanen di dalam Majelis Umum PBB untuk mencatat dan memverifikasi pelaksanaan resolusi serta kewajiban PBB.

Presiden Kyrgyzstan itu juga mengusulkan respons dalam empat tahap terhadap ketidakpatuhan sistematis. Tahap tersebut mencakup pemberitahuan resmi dan konsultasi, pengerahan misi pemantauan, pembahasan kasus oleh Majelis Umum PBB, dan pada tahap terakhir, dimulainya prosedur berdasarkan Piagam PBB.

Menurut Japarov, kasus-kasus tersebut dapat dirujuk ke Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan langkah-langkah pembatasan. Langkah itu antara lain pembatasan sementara terhadap keikutsertaan dalam program PBB serta rekomendasi untuk meninjau kembali pengaturan kerja sama yang telah ada.

Japarov juga meminta anggota tetap Dewan Keamanan PBB secara sukarela menahan diri untuk tidak menggunakan hak veto ketika membahas kasus terkait pelaksanaan keputusan PBB.

"Jika mekanisme yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan keputusan organisasi secara sistematis diblokir oleh anggota tetap melalui penggunaan hak veto, praktik tersebut tidak lagi sejalan dengan semangat Piagam PBB dan prinsip tanggung jawab yang setara dari negara-negara anggota," ujarnya.

Dia mengatakan tujuan strategis inisiatif tersebut adalah memastikan keputusan PBB diperlakukan bukan sekadar rekomendasi politik, melainkan sebagai kewajiban internasional yang nyata.

"Kyrgyzstan akan memulai pembahasan antarnegara mengenai mekanisme tersebut setelah bergabung dengan Dewan Keamanan untuk masa jabatan 2027-2028," kata Japarov.

Kritik terhadap Sanksi Sepihak

Dalam pidatonya, Japarov juga mengkritik penggunaan sanksi sepihak. Menurut dia, dalam sejumlah kasus, sanksi digunakan negara tertentu sebagai alat untuk mencampuri urusan dalam negeri negara berdaulat.

Ia mengatakan dampak negatif dari langkah pembatasan sepihak yang tidak beralasan turut dirasakan negara-negara kecil seperti Kyrgyzstan dan dapat mengganggu pembangunan ekonomi mereka.

Japarov berpendapat sanksi harus dijatuhkan sesuai dengan Piagam PBB dan secara eksklusif dalam mandat Dewan Keamanan.

"Kami percaya bahwa mandat untuk menjatuhkan sanksi terhadap suatu negara harus sepenuhnya berada di tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa," katanya.

Japarov juga mengusulkan agar setiap inisiatif sanksi menjalani peninjauan awal wajib oleh PBB, termasuk penilaian terhadap potensi dampak kemanusiaan, ekonomi, dan sosial.

Ia menyerukan transparansi yang lebih besar. Negara yang menjatuhkan sanksi, kata Japarov, harus menjelaskan dasar hukum, kebutuhan, tujuan, serta syarat pencabutan sanksi tersebut.

Menurutnya, perlu dibentuk mekanisme internasional terpadu di bawah naungan PBB untuk memantau sanksi dan meninjaunya secara berkala.

"Tidak ada negara yang boleh bertindak sewenang-wenang. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus kuat," ujarnya.

Soroti Dampak Perubahan Iklim

Japarov juga menyoroti perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah pegunungan. Menurut dia, kenaikan suhu dan meningkatnya keadaan darurat terkait iklim memengaruhi energi, pertanian, ketahanan pangan, serta perekonomian.

Ia mengatakan Kyrgyzstan sangat rentan karena kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dan mencairnya gletser. Japarov secara khusus menyoroti Danau Issyk-Kul yang menurutnya menghadapi tekanan iklim yang serius.

Kyrgyzstan terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya pada periode 2027-2028 dengan dukungan 142 negara anggota. Japarov mengatakan negaranya memandang keanggotaan tersebut sebagai sebuah tanggung jawab, bukan hak istimewa.

Baca juga: Emir Qatar Serukan Keamanan Kolektif Regional di Sidang Majelis Umum PBB