Tiongkok Tolak Keras Wacana Jepang Miliki Senjata Nuklir

Beijing: Pemerintah Tiongkok kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana kemungkinan Jepang memiliki senjata nuklir. Sikap tersebut disampaikan menyusul pernyataan sejumlah pejabat Jepang yang dinilai membuka ruang peninjauan ulang kebijakan non-nuklir Tokyo.

“Tiongkok dan semua negara pencinta damai di dunia berada dalam keadaan siaga tinggi dan dengan tegas menentang kecenderungan berbahaya yang ditunjukkan Jepang dalam isu senjata nuklir, serta sangat mendesak Jepang untuk mematuhi hukum internasional dan konstitusinya,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing.

Pasca-Perang Dunia II, konstitusi Jepang menerapkan pembatasan ketat terhadap aktivitas militer. Jepang juga menjalankan kebijakan Tiga Prinsip Non-Nuklir (Three Non-Nuclear Principles) sejak 1967, yakni tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang.

Dikutip dari Antara, Selasa, 23 Desember 2025, pernyataan keras Beijing muncul setelah Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi sebelumnya membuka kemungkinan peninjauan kembali prinsip non-nuklir. “Untuk melindungi kehidupan damai masyarakat, wajar jika kita mempertimbangkan berbagai opsi tanpa mengesampingkan pilihan apa pun,” ujarnya.

Wacana tersebut menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November 2025 yang menyebut penggunaan kekuatan militer Tiongkok terhadap Taiwan dapat “menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”. Pernyataan itu dipahami sebagai sinyal bahwa Tokyo dapat mengizinkan Pasukan Bela Diri Jepang bertindak untuk mendukung Taiwan, termasuk jika Tiongkok memberlakukan blokade maritim.

Perjanjian NPT

Menanggapi hal tersebut, Beijing menilai langkah Jepang semakin provokatif. “Kami mendesak Jepang menghentikan langkah-langkah berani dan provokatif menuju kepemilikan senjata nuklir. Jepang tidak boleh menantang tatanan internasional pascaperang dan harus menghentikan langkah menuju jalan yang salah,” kata Lin Jian.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan hukum internasional, Jepang harus sepenuhnya dilucuti senjatanya dan tidak boleh mempertahankan industri yang memungkinkan persenjataan ulang untuk tujuan perang.

Sebagai negara non-senjata nuklir yang terikat pada Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), Jepang diwajibkan untuk tidak menerima, memproduksi, memperoleh, atau mentransfer senjata nuklir.

“Upaya Jepang memiliki senjata nuklir menantang otoritas dan efektivitas NPT, berisiko merusak rezim non-proliferasi nuklir internasional, serta mengancam perdamaian dan stabilitas pascaperang yang telah susah payah dibangun,” ujar Lin Jian.

Ia juga menuding ambisi kelompok sayap kanan Jepang untuk memiliki senjata nuklir semakin terlihat. Menurutnya, Jepang telah lama memproduksi dan menyimpan plutonium dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan energi sipil, sehingga secara teknis memiliki kapasitas untuk memproduksi senjata nuklir.

Ketegangan Tiongkok-Jepang

“Selama bertahun-tahun, kekuatan sayap kanan Jepang mendorong pembangunan militer. Pernyataan pejabat senior Kantor Perdana Menteri tentang kepemilikan senjata nuklir menunjukkan upaya untuk ‘memiliterisasi kembali’ dan ‘mempersenjatai kembali’ Jepang,” kata Lin Jian.

Tiongkok juga mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan PM Sanae Takaichi terkait Taiwan. Menurut Beijing, kegagalan merefleksikan sejarah agresi Jepang dan ketidakpuasan terhadap tatanan internasional pascaperang berpotensi membawa kembali bencana global jika Jepang dibiarkan mengembangkan senjata ofensif, termasuk nuklir.

Sebagai respons atas pernyataan Takaichi, Tiongkok telah mengambil sejumlah langkah balasan, termasuk kembali menangguhkan impor produk laut Jepang, membatasi pertemuan pejabat tinggi, menyarankan warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang, serta menghentikan peredaran film Jepang. Beijing juga memperingatkan akan membalas secara tegas jika Tokyo terlibat secara militer dalam isu Taiwan.

Selain itu, dua jet tempur J-15 Angkatan Laut Tiongkok dilaporkan dua kali mengunci radar mereka ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang di atas perairan internasional tenggara Okinawa pada awal Desember. Insiden tersebut memicu protes resmi dari pemerintah Jepang.

Baca juga:  Jepang Siap Aktifkan Kembali PLTN Kashiwazaki-Kariwa, 15 Tahun Pasca-Fukushima