Meski Diminta Trump, Pangeran Mohammed bin Salman Tolak Normalisasi dengan Israel

Riyadh: Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menolak permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergerak menuju normalisasi dengan Israel dalam pertemuan puncak mereka baru-baru ini di Washington, Axios melaporkan pada Selasa.

Menurut media tersebut, pembicaraan menyentuh keinginan Washington agar Riyadh bergabung dengan lingkaran perjanjian perdamaian regional yang semakin luas, Abraham Accord.

Namun, MBS dengan tegas menegaskan kembali posisi lama Kerajaan bahwa normalisasi apa pun bergantung pada penerimaan Israel terhadap solusi dua negara dan pendirian negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

“Putra Mahkota Arab Saudi menanggapi dengan tegas permintaan Trump dan berpegang teguh pada posisinya,” lapor Axios, menambahkan bahwa dua pejabat AS menggambarkan Pangeran Mohammed bin Salman sebagai “pemimpin yang kuat.”

“Selama pertemuan 18 November, Trump adalah orang yang mengangkat isu tersebut dan mendesak keras MBS untuk bergabung dengan Abraham Accord,” lapor Axios, mengutip para pejabat AS.

“Pada saat itu, percakapan menjadi tegang, kata para pejabat. Saat Trump menekan, MBS membalas,” kata laporan itu, seperti dikutip dari Arab News, Kamis 27 November 2025.

Putra Mahkota tiba di Washington dalam kunjungan kerja resmi pada 18 Oktober atas arahan Raja Salman bin Abdulaziz, menyusul undangan dari Presiden Trump. Keduanya mengadakan pembicaraan di Gedung Putih di tengah apa yang secara luas digambarkan sebagai sambutan yang sangat hangat.

Dalam konferensi pers berikutnya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menegaskan kembali visi Arab Saudi untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah.

Ia menekankan bahwa Kerajaan mengupayakan perdamaian dengan Israel, Palestina, dan kawasan secara keseluruhan, tetapi hanya melalui "rencana yang jelas" yang memastikan jalan yang nyata menuju solusi dua negara.

Riyadh telah berulang kali menggarisbawahi perlunya resolusi yang adil yang dimulai dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan pada akhirnya mengarah pada perdamaian regional yang komprehensif dan langgeng. Kerajaan telah lama memposisikan dirinya sebagai pendukung dialog dan solusi damai di seluruh Timur Tengah.