Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto: Antara.
Prabowo Ingatkan Polri soal Narkotika hingga Tambang Ilegal
Gabriella Thesa Widiari • 1 July 2026 10:51
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Polri tentang tantangan dunia global yang semakin berat. Dia pun menyinggung perubahan teknologi yang semakin canggih.
"Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan," kata Prabowo dalam pidatonya di Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 1 Juli 2026.
Prabowo menekankan kepada institusi Polri terkait narkotika hingga judi online yang menjadi ancaman terbesar bangsa Indonesia. Menurutnya, banyak kejahatan yang harus diperangi bersama.
"Kejahatan siber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal, praktik-praktik white collar crime, sangat merugikan bangsa kita," kata Prabowo.
Dia menilai, kinerja Polri terhadap pemberantasn narkotika dan judi online patut diapresiasi. Namun, keberhasilan itu jangan lantas membuat Korps Bhayangkara berpuas diri.
Menurutnya, ke depan banyak tantangan yang harus dihadapi Polri. Di saat itu, masyarakat sangat membutuhkan kehadirian institusi kepolisian.
"Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu tantangan saudara, tantangan kita semua, masih besar dan masih banyak," kata Prabowo.
(1).jpeg)
Suasana Hari Bhayangkara ke-80. Foto: Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, aparat penegak hukum harus mampu menegakkan keadilan yang berpihak kepada rakyat.
Dia menekankan, hukum harus menjadi alat bagi rakyat yang paling lemah. Prabowo menegaskan, hukum tak boleh hanya berpihak kepada mereka yang punya kepentingan tertentu.
"Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," kata Prabowo.