Buku Sejarah Indonesia Belum Rampung, Fadli Zon Ungkap Kendala Hak Cipta Foto

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon (paling kanan). Foto: Metrotvnews.com/Misbahol Munir

Buku Sejarah Indonesia Belum Rampung, Fadli Zon Ungkap Kendala Hak Cipta Foto

Misbahol Munir • 5 August 2026 15:26

Jakarta: Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan penyelesaian buku Sejarah Indonesia masih terkendala proses penyelesaian hak kekayaan intelektual atas sejumlah foto orisinal yang akan dimuat dalam publikasi tersebut.

"Jadi terakhir itu yang mengenai buku, itu kan sudah selesai sebetulnya. Tapi ternyata masih ada kendala terutama foto," kata Fadli usai acara Bincang Santai Pemajuan Kebudayaan di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Fadli, tim penyusun masih menyeleksi foto-foto yang akan digunakan, termasuk yang berasal dari ANTARA dan IPPHOS, sembari menyelesaikan aspek hak kekayaan intelektual.

"Jadi tim masih menyeleksi foto-foto tersebut, termasuk dari ANTARA, dari IPPHOS. Jadi masih terkendala sedikit di foto dan layout-nya sudah berjalan, mungkin hampir selesai," ujarnya.

 


Meski demikian, Fadli tetap menargetkan buku Sejarah Indonesia yang terdiri atas 11 jilid dapat diselesaikan dan diluncurkan pada Agustus 2026.

"Iya target selesai bulan Agustus ini. Mudah-mudahan tidak meleset," katanya.


Menteri Kebudayaan Fadli Zon (paling kanan), Stafsus Kemenbud Asrian Mirza (tengah). Foto: Metrotvnews.com/Misbahol Munir

Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan menyiapkan peluncuran buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sebagai bagian dari upaya memperkuat dokumentasi sejarah nasional.

Fadli mengatakan buku tersebut disusun untuk menghadirkan penulisan sejarah Indonesia yang komprehensif dengan perspektif Nusantara.

Menurut dia, buku itu memetakan perjalanan bangsa Indonesia mulai dari akar peradaban Nusantara, interaksi dengan berbagai peradaban dunia, masa kolonial, pergerakan kebangsaan, perjuangan kemerdekaan, konsolidasi negara, era Orde Baru, hingga reformasi dan perkembangan demokrasi sampai 2024.

Fadli menegaskan buku tersebut tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya rujukan sejarah, melainkan salah satu referensi yang terbuka untuk diskursus akademik.

Ia juga menyebut penyusunan buku melibatkan 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia yang difasilitasi Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah.

(Misbahol Munir)