Tokoh Alawite Serukan Boikot Perayaan Satu Tahun Tumbangnya Rezim Assad

Damaskus: Seorang pemimpin spiritual terkemuka dari komunitas Alawite di Suriah menyerukan para anggota kelompok minoritas tersebut untuk memboikot perayaan yang menandai tumbangnya rezim Assad, sebagai bentuk protes terhadap pemerintah baru yang disebutnya lebih “menindas."

Mantan presiden Bashar Al Assad digulingkan oleh kelompok pemberontak pada Desember tahun lalu. Dalam beberapa hari terakhir, warga Suriah telah memperingati satu tahun jatuhnya rezim tersebut, dengan perayaan lebih besar dijadwalkan pada Senin.

Assad berasal dari sekte Alawite, kelompok yang menjadi sasaran serangan dalam setahun terakhir. Maret lalu, ratusan orang dari komunitas itu tewas di wilayah pesisir, daerah yang dianggap sebagai jantung komunitas Alawite, dalam insiden yang menjadi ujian besar bagi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Ahmad Al Shara.

“Di bawah slogan kebebasan, mereka ingin memaksa kami merayakan pergantian rezim yang menindas dengan rezim yang bahkan lebih menindas,” kata Ghazal Ghazal, ketua Dewan Islam Alawite di Suriah dan Luar Negeri, dalam pesan video yang diunggah di Facebook pada Sabtu.

Dikutip dari The National, Minggu, 7 Desember 2025, Ghazal dikenal dekat dengan mantan presiden dan ayahnya yang juga mantan presiden, Hafez Al Assad. Ia telah melarikan diri dari Suriah dan lokasi keberadaannya saat ini tidak diketahui.

Ia menuduh pemerintah baru mencoba “menghancurkan kami dengan cara paling buruk—melakukan penangkapan, pembunuhan, penyembelihan, penculikan, pembakaran, dan kini mengancam penghidupan kami … mereka memaksa kami ikut serta dalam perayaan yang dibangun di atas darah, rasa sakit, dan penderitaan kami … dan membungkam kami."

“Kami akan menghadapi agresi mereka melalui respons kolektif yang jelas dan damai,” katanya. Ia menyerukan mogok umum dan meminta warga tetap berada di rumah selama perayaan hari jadi itu.

Maret lalu, sedikitnya 1.300 warga sipil Alawite tewas dalam kekerasan selama operasi pemerintah menghentikan apa yang digambarkan sebagai pemberontakan oleh pendukung rezim lama.

Akhir bulan lalu, pasukan pro-pemerintah dikerahkan ke wilayah pesisir setelah protes warga menyusul bentrokan baru. Ghazal disebut sebagai salah satu yang menyerukan demonstrasi itu.

Dalam satu tahun sejak berkuasa, pemerintah Suriah menghadapi tantangan ekonomi, politik, dan sosial. Namun isu minoritas dan krisis kepercayaan masih menjadi kendala besar bagi Presiden Al Shara.

Kekerasan juga melanda provinsi selatan Sweida, wilayah mayoritas Druze, sementara bentrokan sporadis terus terjadi di wilayah mayoritas Kurdi di utara dan timur laut Suriah.

Administrasi Kurdi mengumumkan larangan pertemuan publik pada Minggu dan Senin dengan alasan “situasi keamanan saat ini dan meningkatnya aktivitas sel teroris." Kelompok Kurdi telah mencari desentralisasi, sebuah langkah yang ditolak oleh Damaskus dan utusan AS, Tom Barrack. Meski Kurdi setuju untuk terintegrasi dengan institusi negara dan angkatan bersenjata pada akhir tahun, kemajuan upaya tersebut masih tersendat.

Mereka juga memantau upaya perdamaian antara Turki dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang terlarang. Ankara menuduh administrasi Kurdi di Suriah sebagai perpanjangan dari kelompok tersebut.

“Inisiatif perdamaian di Turki berdampak langsung pada Suriah utara dan timur,” kata Elham Ahmad, pejabat senior di administrasi Kurdi Suriah timur laut.

“Kami menginginkan proses dialog dengan Turki, dialog yang kami pahami sebagai orang Kurdi di Suriah. Kami ingin perbatasan dibuka,” tambahnya.

Ahmad berbicara melalui sambungan video dalam konferensi perdamaian di Istanbul yang diselenggarakan oleh Partai Kesetaraan dan Demokrasi Rakyat, partai oposisi pro-Kurdi yang selama ini menjadi mediator antara Ankara dan PKK.

Baca juga: Rakyat Suriah Rayakan Satu Tahun Tumbangnya Rezim Bashar al-Assad