Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Weda Bay Malut

Weda Bay: Satgas Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral pada Jumat, 5 Desember 2025. Seorang Petugas mengamankan satu warga negara asing berinisial MY dalam penindakan tersebut.

Terduga pelaku kedapatan membawa lima pack serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni. Bahan mineral tersebut bakal dibawa melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB)-Manado (MDC).

Saat ini Pelaku dalam proses lebih lanjut oleh Aparat terkait. Petugas juga akan meneliti bahan mineral yang diseludupkan tersebut.

Bandara khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019. Namun evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir dalam sebuah fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang dan barang.

Baca juga: Polda Metro Jaya Sita 439 Koli Ballpress Ilegal Senilai Rp4,2 Miliar

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menempatkan Satgas Terpadu sejak 29 November 2025. Satgas tersebut terdiri dari unsur Satgas PAM TNI yaitu Bea Cukai; Imigrasi; ?Polri; Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan; Karantina Kesehatan; BMKG; AirNav Indonesia; dan Avsec.

Kehadiran Satgas Terpadu ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengamanan, pengawasan, serta penegakan hukum di bandara khusus yang memiliki aktivitas mobilitas tinggi. Termasuk akses oleh tenaga kerja asing dan distribusi logistik industri.

Keberhasilan penggagalan penyelundupan ini menegaskan pentingnya penempatan Perangkat Negara dalam pengelolaan bandara khusus. Serta membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan mencegah kegiatan ilegal lainnya.

Satgas Terpadu akan terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pengawasan ketat guna memastikan bahwa setiap aktivitas penerbangan di Bandara Weda Bay berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.