Kementerian PU Kebut Pendataan Bangunan Layanan Publik Terdampak Gempa di NTT

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pendataan dan pemeriksaan terhadap bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini untuk memastikan bangunan yang terdampak gempa masih aman digunakan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan atau perbaikan.

"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 19 Agustus 2026.

Pendataan dan pemeriksaan diprioritaskan pada bangunan yang menjadi bagian dari pelayanan dasar masyarakat, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.

Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah personel yang diterjunkan ke lapangan guna mempercepat pemeriksaan.

Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu, 19 Agustus 2026, untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.

Pemeriksaan diawali dari Labuan Bajo, termasuk Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah pemeriksaan di Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.

Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan mengenai keamanan fasilitas yang tetap dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan.

(Ilustrasi dampak gempa di NTT. Foto: Dok Antara)

Pengecekan sarana dan prasarana air minum

Selain pemeriksaan bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.

Salah satu penanganan yang dilakukan berada di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan terhadap jaringan perpipaan yang terdampak sehingga layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.

Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu, 19 Agustus 2026. Tim tersebut akan melakukan pengecekan sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.