Prabowo Minta Bahlil Selesaikan Masalah Izin Tambang Seminggu

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menertibkan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin. Arahan tersebut disampaikan dalam taklimat Rapat Kerja (Raker) Pemerintah di Istana Negara, Rabu, 8 April 2026.

Dalam arahannya, Presiden menegaskan pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran di sektor pertambangan. Ia meminta evaluasi menyeluruh segera dilakukan terhadap aktivitas tambang yang bermasalah.

“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang tidak jelas,” kata Prabowo, Rabu, 8 April 2026.

Presiden menekankan kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan nasional dan rakyat. Bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, keluarga, atau kelompok, itu bukan prioritas,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mempertanyakan kesiapan Bahlil untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal. Awalnya, Bahlil menyatakan mampu menuntaskan dalam waktu dua minggu. Namun, Presiden langsung meminta agar proses tersebut dipercepat.

“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Nggak. Seminggu!” kata Prabowo.

“Siap!” jawab Bahlil.

Illustration by Metrotvnews.com

Lebih lanjut, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan. Ia menekankan pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kendali negara demi kesejahteraan rakyat.

“Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Pengelolaan harus di tangan negara, dan kita perkuat institusi serta lembaga yang ada,” ungkap Prabowo.