Perundingan AS–Iran Dimulai di Tengah Kekhawatiran Konflik Militer Langsung

Washington: Pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan Iran dijadwalkan bertemu di Oman untuk memulai pembicaraan langsung di tengah krisis.

Pembicaraan dilakukan di saat muncul kekhawatiran akan konfrontasi militer antara kedua negara.

Perundingan ini berlangsung setelah Amerika Serikat melakukan peningkatan kekuatan militer di Timur Tengah, sebagai respons atas tindakan represif Iran terhadap demonstrasi nasional anti-pemerintah bulan lalu. Kelompok hak asasi manusia menyebut penindasan tersebut menewaskan ribuan orang.

Ketidakpastian mengenai lokasi dan cakupan pembicaraan sempat mengancam kelangsungan dialog ini. Namun, pertemuan tersebut tetap digelar sebagai bagian dari upaya diplomatik yang dimediasi negara-negara kawasan untuk meredakan ketegangan.

Meski demikian, posisi kedua negara masih berjauhan. Harapannya, jika pembicaraan ini berhasil, dialog tersebut dapat membuka jalan menuju kerangka negosiasi yang lebih luas.

Ketegangan Diplomasi Menuju Dialog

Dilansir dari BBC, Jumat, 6 Februari 2026, Amerika Serikat menuntut Iran membekukan program nuklirnya dan melepaskan persediaan uranium yang telah diperkaya. Washington juga menyatakan bahwa pembahasan seharusnya mencakup program rudal balistik Iran, dukungannya terhadap kelompok bersenjata di kawasan, serta perlakuan terhadap warganya sendiri.

Iran, sebaliknya, menegaskan bahwa diskusi hanya akan terbatas pada program nuklir, dan belum jelas apakah perbedaan mendasar ini telah terselesaikan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengebom Iran jika tidak tercapai kesepakatan. Amerika Serikat telah mengirim ribuan personel militer dan apa yang disebut Trump sebagai sebuah “armada” ke kawasan tersebut, termasuk kapal induk, kapal perang lain, serta jet tempur.

Iran menyatakan akan membalas setiap serangan dengan kekuatan militer, serta mengancam akan menyerang aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan Israel.

Delegasi Iran akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, yang pekan lalu mengatakan angkatan bersenjata negaranya berada “dengan jari di pelatuk”. Sementara itu, Amerika Serikat akan diwakili oleh utusan khusus Steve Witkoff serta menantu Trump, Jared Kushner.

Pertemuan ini menjadi yang pertama melibatkan pejabat AS dan Iran sejak perang antara Israel dan Iran pada Juni tahun lalu, ketika Amerika Serikat membombardir tiga fasilitas nuklir utama Iran. Teheran menyatakan bahwa kegiatan pengayaan uraniumnya berhenti setelah serangan tersebut.

Iran di Bawah Tekanan Berlapis

Bagi para pemimpin Iran yang tengah tertekan, pembicaraan ini dipandang sebagai kesempatan terakhir untuk mencegah aksi militer Amerika Serikat yang dapat semakin mengguncang stabilitas rezim. Para analis menilai Iran kini berada pada posisi terlemah sejak Revolusi Islam 1979.

Ancaman Trump muncul di tengah penindasan keras aparat keamanan Iran terhadap demonstrasi besar-besaran yang dipicu krisis ekonomi mendalam. Aksi protes tersebut diwarnai seruan untuk mengakhiri Republik Islam.

Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Washington menyatakan telah mengonfirmasi sedikitnya 6.883 kematian, seraya memperingatkan jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, dengan lebih dari 50.000 orang ditangkap.

Krisis saat ini kembali menempatkan program nuklir Iran sebagai isu utama dalam sengketa panjang dengan Barat. Selama puluhan tahun, Iran menyatakan program tersebut bersifat damai, sementara Amerika Serikat dan Israel menuduhnya sebagai upaya pengembangan senjata nuklir.

Iran menegaskan memiliki hak untuk memperkaya uranium di wilayahnya sendiri dan menolak tuntutan agar stok uranium yang sangat diperkaya—sekitar 400 kilogram—dipindahkan ke negara ketiga. Sejumlah pejabat Iran mengisyaratkan keterbukaan terhadap konsesi, termasuk kemungkinan pembentukan konsorsium regional untuk pengayaan uranium.

Namun, Iran menolak tuntutan untuk membatasi program rudal balistiknya dan mengakhiri dukungan terhadap kelompok-kelompok sekutu di kawasan—aliansi yang oleh Teheran disebut sebagai “Poros Perlawanan”, yang mencakup Hamas di Gaza, milisi di Irak, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman serta menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan.

Tarik Ulur Menuju Meja Perundingan

Pada Selasa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan ia telah menginstruksikan Araghchi untuk “mengejar negosiasi yang adil dan setara” dengan Amerika Serikat, “dengan syarat terdapat lingkungan yang sesuai”.

Iran diperkirakan akan menuntut pencabutan sanksi yang telah melumpuhkan perekonomiannya. Para penentang rezim memperingatkan bahwa pelonggaran sanksi akan memberi napas baru bagi para penguasa ulama.

Bagi Amerika Serikat, hasil pertemuan ini berpotensi memberi jalan keluar diplomatik bagi Trump dari ancaman militernya. Negara-negara kawasan menyatakan kekhawatiran bahwa serangan AS dapat memicu konflik yang lebih luas atau kekacauan jangka panjang di Iran, serta memperingatkan bahwa kekuatan udara semata tidak akan mampu menggulingkan kepemimpinan Iran.

Ditanya apakah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei perlu merasa khawatir, Trump mengatakan kepada NBC News pada Rabu, “Saya akan mengatakan dia seharusnya sangat khawatir. Ya, dia seharusnya.”

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa pembicaraan harus melampaui isu nuklir agar dapat menghasilkan sesuatu yang “bermakna”.

“Saya tidak yakin Anda bisa mencapai kesepakatan dengan orang-orang ini, tetapi kami akan mencoba mencari tahu. Kami tidak melihat ada salahnya mencoba mengetahui apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan,” katanya.

Perundingan ini awalnya direncanakan berlangsung di Istanbul sebagai bagian dari upaya yang dipimpin Mesir, Turki, dan Qatar untuk meredakan ketegangan. Namun, Iran pada menit-menit terakhir meminta agar lokasi dipindahkan ke Oman, yang juga menjadi tuan rumah pembicaraan tahun lalu, serta agar pertemuan dibatasi hanya pada pejabat Iran dan Amerika Serikat.