Polri Luncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas, Beri Layanan Medis Gratis Buruh

Jakarta: Polri resmi meluncurkan 'Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh' dalam puncak kegiatan Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80. Berkolaborasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), program ini dihadirkan guna memberikan akses layanan medis gratis secara penuh bagi para pekerja di tanah air.

"Untuk buruh bisa melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan di seluruh layanan Rumah Sakit Polri yang ada di Indonesia," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026.
 

Listyo menegaskan, fasilitas ini disiapkan sebagai respons konkret kepolisian dalam menjaga stabilitas dan produktivitas para pekerja nasional. Melalui kartu prioritas tersebut, para buruh dapat langsung mendatangi jejaring fasilitas kesehatan (faskes) milik kepolisian di berbagai daerah tanpa perlu mengkhawatirkan biaya pengobatan.

Langkah strategis ini dinilai krusial bagi penguatan stabilitas sosial serta pemenuhan hak dasar para pekerja. Terlebih, jaminan kesehatan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi kaum buruh di tengah ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada sektor industri belakangan ini.

"Ini merupakan bagian dari bentuk komitmen dan kerja sama untuk bisa membantu memberikan layanan kesehatan bagi rekan-rekan buruh di seluruh Indonesia," ujar Listyo.


Acara Bakti Kesehatan Hari Bhayangkara ke-80. Foto: Metro TV/Muhammad Iqbal Sidiq.

Peluncuran kartu prioritas kesehatan ini pun langsung menuai apresiasi mendalam dari organisasi buruh nasional. Kebijakan proteksi kesehatan dari korps Bhayangkara ini dipandang sebagai bentuk kehadiran nyata negara di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.

"Ini sangat-sangat membantu buruh, apalagi dalam situasi kesulitan ekonomi yang di depan mata akan mengancam badai PHK," ucap Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea.

Andi Gani menambahkan, selain menyambut baik program kesehatan gratis ini, pihaknya saat ini juga tengah gencar melakukan komunikasi intensif dengan otoritas terkait demi memitigasi badai PHK susulan. Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat jaring pengaman dan menjaga ketahanan kaum buruh di tengah dinamika ekonomi global yang kian berat.