Sri Mulyani Sebut Masalah Pembiayaan Jadi Rintangan Transisi Energi

Jakarta: Pembicaraan Indonesia dengan mitra internasional mengenai pendanaan sebesar USD20 miliar untuk transisi energi dari batu bara ke energi yang lebih ramah lingkungan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

Sebuah koalisi negara-negara, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, pada November berjanji untuk memobilisasi dana pemerintah dan swasta sebesar USD20 miliar untuk membantu Indonesia menutup pembangkit listrik tenaga batu bara, dan memajukan tanggal puncak emisi sektor ini tujuh tahun ke 2030.

Sekretariat JETP Indonesia mengatakan rencana yang dikenal sebagai dana Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan Indonesia (JETP) akan menunda proposal pendanaan dari kesepakatan awal pada 16 Agustus 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan pemerintah Indonesia mengenai proyek-proyek yang termasuk dalam JETP, dan mencocokkannya dengan keinginan dan sumber pendanaan International Partners Group, terbukti merupakan sebuah tantangan.

"Apalagi saat ini harga (untuk pinjaman) telah meningkat, dan (dengan) suku bunga modal juga menjadi semakin tinggi, kita juga harus melihat apakah hal ini sesuai dengan prinsip kita mengenai transisi energi yang adil dan terjangkau,” jelas dia, dilansir The Business Times, Jumat, 25 Agustus 2023.

Di antara topik tersulit yang sedang dibahas, kata dia, adalah proporsi dana yang akan datang dalam bentuk hibah, yang akan digabungkan dengan pinjaman dari pemberi pinjaman swasta dan lembaga multilateral (seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia).

Tantangan lainnya terletak pada lamanya waktu yang diperlukan untuk mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat yang mungkin terkena dampak suatu proyek, seperti pembangunan pembangkit listrik terbarukan, kata menteri.

Namun Sri Mulyani mengatakan dia tetap berharap bahwa Indonesia akan dapat membuat rencana investasi sebelum akhir tahun ini, atau jika ada penundaan, itu tidak akan terlalu lama.

Pembiayaan batu bara

Para ahli yang direkrut untuk menyusun proposal tersebut mengatakan bahwa beberapa pemberi pinjaman enggan mendanai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batubara yang pensiun dini karena takut dianggap mendanai aset batu bara yang kotor.

Indonesia telah mendorong agar pembiayaan pensiun pembangkit listrik tenaga batu bara dianggap dapat diterima di kalangan pemberi pinjaman global, dan hal ini dikemukakan pada pertemuan para menteri keuangan G20 pada bulan Juli. Asean telah memasukkan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara ke dalam taksonomi ramah lingkungan, sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan investasi yang dianggap ramah lingkungan.