Foto: Istimewa
21 May 2023 20:40
Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, pihaknya mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik mengenai Pemilu 2024 sejak awal 2023. Hal itu, mengindikasikan Pemilu 2024 akan mendominasi peta hoaks.
Adapun beberapa isu yang sudah muncul adalah hoaks untuk menjatuhkan tokoh politik yang diprediksi akan mencalonkan diri dalam pemilu, serta hoaks yang menyerang partai dan pendukungnya. Lalu, politik identitas dengan isu SARA juga sudah mulai digunakan pada awal tahapan pemilu.
"Hal ini tidak lepas dari masih tingginya polarisasi di masyarakat serta ekskalasi ujaran kebencian yang semakin meningkat," kata Septiaji, Minggu (21/5/2023).
Pada Triwulan pertama 2022, jumlah hoaks yang Mafindo temukan ada 534. Sedangkan triwulan pertama 2023, Mafindo mencatat ada kenaikan 24?lam periode yang sama atau sekitar 664 kasus hoaks.
Dominasi hoaks di triwulan pertama ini soal hoaks politik dan konten berupa video yang tersebar di Youtube, Facebook, maupun Tiktok.
Selain itu, Mafindo juga melihat sudah muncul berita hoaks yang menyerang penyelenggaraan pemilu, seperti isu bocornya data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga Pemilu 2024 sudah ditentukan pemenangnya. Ia menilai pola itu mirip dengan Pemilu 2019, yakni hoaks yang mendelegitimasi pemilu sudah muncul jauh sebelum pemilu.
"Ini bisa membuat masyarakat turun ke jalan menolak pemilu," jelas Septiaji.
Septiaji mengatakan, hoaks-hoaks seperti itu perlu diantisipasi. Namun, menurutnya tidak cukup dengan melakukan debunking atau periksa fakta. Ia menilai penting adanya upaya pencegahan dengan melakukan vaksinasi informasi atau prebunking.
Oleh karena itu, kolaborasi antar elemen, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, media pers, dan tokoh masyarakat menurutnya sangat penting untuk mengurangi dampak kerusakan hoaks pemilu.