Jakarta: Pemenuhan kebutuhan dalam negeri mesti diutamakan. Kebijakan terkait impor diminta berhati-hati supaya tak mengganggu pasokan.
"Instansi terkait perlu berhati-hati dalam menetapkan SPI (surat perizinan impor) agar pelaku usaha tepat waktu dalam merealisasikan impor," kata Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra dalam keterangan yang dikutip Minggu, 28 Mei 2023.
Hal tersebut merespons macetnya penerbitan SPI terkait bawang putih. Guntur mengatakan pihak terkait mesti mengatur kebijakan itu dengan baik. Pasalnya, pasokan kebutuhan komoditas itu sangat penting.
"Sehingga pasar dalam negeri tidak mengalami kekurangan pasokan yang memicu kenaikan harga," tegas Guntur.
Menurut dia, perlu pengawasan dan pencatatan terhadap realisasi impor oleh importir. Tak hanya itu, pengawasan perlu dilakukan sampai distribusi di tingkat pengecer.
"Untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga," ujar dia.
Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan M. Hadi Nainggolan menelaah ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih. Kondisi tersebut dikatakan rawan dimanfaatkan mafia.
“Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang menikmati kuota impor bawang putih," kata Hadi.
Di sisi lain, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu Surya Vandiantara, menilai isu tersebut sangat sensitif. Sebab, tak hanya soal administratif lantaran terkait dengan isu lain jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo mesti turun tangan merespons hal ini. Termasuk, mengingatkan pembantu-pembantunya agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.
"Apalagi di sektor komoditas yang berkaitan hajat hidup orang banyak seperti pangan," ujar dia.
