Beras. Foto: Medcom.id.
Jakarta: Kenaikan harga beras yang mencapai Rp12 ribu per kilogram (kg) turut menjadi perhatian publik. Banyak warga yang menyesalkan kejadian ini. Warga berharap tekanan ke daya beli ini bisa segera diatasi pemerintah untuk mengurangi beban kehidupan yang masih tinggi semenjak pandemi usai.
Salah satu penjual nasi uduk, Yana, mengaku kenaikan harga membuat porsi nasi uduknya kepada konsumen semakin berkurang. Hal ini coba disiasati ketimbang menaikan harga.
"Sebelumnya harga beras Rp9.000 per kg naik jadi Rp12 ribu per kg, saya kurangi porsi nasi uduknya jadi tak ada kenaikan harga, nggak ada yang protes karena mereka tahu harga beras akan naik," jelas dia dalam program Suara Reboan Metro TV, dikutip Kamis, 14 September 2023.
Penyesuaian kenaikan biaya hidup ini dilakukan untuk membeli beras bagi kebutuhan sehari-hari. Konsumen juga cenderung mengurangi belanja karena kenaikan harga beras.
Murni berharap pemerintah segera turun tangan melihat kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras cukup mencekik warga yang sebagian besar masih makan dengan bahan pokok nasi.
"Lagi pada susah harusnya nurunin harga berasnya, harapannya harga beras harus turun supaya pemerintah melihat rakyatnya yang alami kemiskinan sekarang," tegas dia.
Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) DKI Jakarta Zindan merasakan dampak dari kenaikan beras ini. Pengusaha warteg merasa kenaikan ini akan membuat pengusaha berada dalam kesulitan karena menaikan harga bukan menjadi pilihan yang bijaksana.
"Kenaikan harga (beras) berasa banget sekarang kita gak mungkin naikin harga, yang ada kurangi porsi nasi. Ketika lakukan ini yang lainya pergi (gak beli), kita alami penurunan omzet, dulu harga beras masih bagus, sekarang harga Rp12 ribu per kg kualitasnya kek gitu," jelas dia yang berharap Pemerintah agar memberikan subsidi kepada pengusaha Warteg.
Persoalan baru bagi warga nyaris miskin
Analis kebijakan pangan Syaiful Bahari mengatakan kenaikan beras menimbulkan persoalan bagi warga yang nyaris miskin bukan penerima bansos. Padahal jumlah warga yang nyaris miskin cukup banyak di saat ekonomi menuju pemulihan.
"Sebetulnya yang jadi persoalan bukan kepada penerima bansos yang sebesar 21,3 juta penduduk, tapi yang diluar bansos. Sisanya ga dapat bansos siapa yang tanggung jawab?," jelas dia.
Dia menuturkan sebaiknya pemerintah memikirkan cara menaikan produksi atau cadangan beras kepada masyarakat. Hanya cara itu yang bisa meredam kenaikan harga beras saat ini.
"Subsidi tak selesaikan masalah, Pemerintah punya tanggung jawab produksi di atas 30 juta ton, kedua cadangan beras bulog juga tak mencukupi, maka itu ketersediaan beras bulog harus menjadi perhatian pemerintah," tegas dia.
