UEA Soroti Pelayaran Selat Hormuz dan Konflik Sudan dalam Pidato di PBB

New York: Uni Emirat Arab (UEA) menyerukan deeskalasi di kawasan yang menghadapi “transformasi dan perpecahan” serta menekankan agar pelayaran rantai pasok dapat melintasi Selat Hormuz sesuai dengan hukum internasional.

Menteri Negara UEA Khalifa Shaheen Al-Marar menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB sesi ke-81 di New York, Senin, 28 September 2026.

“Kawasan ini sedang menghadapi transformasi dan perpecahan, dan ketegangan harus dikurangi,” kata Al-Marar, seperti dilansir dari Anadolu Agency.

Seruan tersebut disampaikan di tengah perang yang dimulai setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran kemudian merespons dengan menyerang Israel dan sejumlah lokasi di negara-negara kawasan, termasuk UEA.

Serangan AS berikutnya terhadap Iran serta perbedaan pandangan mengenai navigasi di Selat Hormuz turut mempersulit pembicaraan antara Washington dan Teheran, meski kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman pada pertengahan Juni.

“Negara saya tetap berkomitmen pada moderasi, menolak kekerasan dan ekstremisme, serta berinvestasi pada manusia dan potensi besar yang dimiliki kawasan kita,” ujar Al-Marar.

“Kami mengulurkan tangan kepada para mitra di kawasan dan di seluruh dunia untuk membangun, bukan menghancurkan, serta menyatukan masyarakat, bukan memecah belah,” lanjutnya.

Al-Marar mengatakan UEA sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Konferensi Air PBB tahun ini bersama Senegal. Ia menekankan perlunya kerja sama dalam menghadapi persoalan air, iklim, dan ketahanan pangan.

Ia mengundang negara-negara untuk menghadiri konferensi yang akan digelar di Abu Dhabi tersebut dan mengatakan UEA berharap pertemuan itu dapat mendorong solusi praktis untuk memperkuat ketahanan air.

Seruan Akhiri Perang Sudan

Mengenai Sudan, Al-Marar menyerukan diakhirinya perang dan mengatakan tidak satu pun pihak yang bertikai seharusnya terlibat dalam menentukan masa depan negara tersebut.

Sudan berulang kali menolak menempatkan angkatan bersenjatanya dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sebagai pihak yang setara. Sudan menyatakan RSF harus dilucuti.

Pemerintah Sudan juga menuduh UEA mendukung RSF. Abu Dhabi berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Perang antara angkatan bersenjata Sudan dan RSF dimulai pada April 2023. Menurut perkiraan PBB dan lembaga internasional, konflik tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan sekitar 13 juta orang mengungsi.

Baca juga: Qatar Akan Sampaikan Gagasan Baru ke AS soal Pembukaan Selat Hormuz