Pemprov DKI Kunci Saham Mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya di IPO 2027

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan memegang saham mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya saat penawaran umum perdana atau IPO pada 2027. Kepemilikan di atas 51 persen itu dikunci dalam usulan Peraturan Daerah.

"Jadi dalam perda yang kemudian kita usulkan juga mengatur hal itu. Maka tidak ada ruang sebenarnya untuk pengelolaan atau kewenangan itu dialihkan kepada siapa pun," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jumat, 9 Oktober 2026.

Pramono menegaskan dirinya tidak akan mengizinkan pihak luar mengambil alih kendali kedua BUMD tersebut. Hal itu diatur dalam perda yang tengah disusun.

"Karena makanya dalam perda juga kita kunci, baik yang untuk Bank Jakarta maupun PAM Jaya, bahwa sepenuhnya pengelolaan dan sebagainya itu oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui BUMD-nya," jelas Pramono.

Pramono menambahkan keputusan final akan ditetapkan setelah Perda disetujui. Pihaknya menunggu pengesahan Perda untuk merealisasikan rencana tersebut.

"Tentunya akan menjadi final kalau ini sudah mendapatkan persetujuan dalam perda itu. Sehingga dengan demikian, kami menunggu perda itu," tegas Pramono.

Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan IPO untuk dua BUMD utama pada 2027. IPO Bank Jakarta bertujuan memperkuat permodalan, memperluas basis nasabah publik, dan meningkatkan tata kelola perusahaan. 


Ilustrasi PAM Jaya. Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta.

Sementara PAM Jaya mengubah status hukum menjadi Perseroda dengan peningkatan modal dasar dari Rp5,4 triliun menjadi Rp19,2 triliun. Hal itu untuk mendukung target 100 persen cakupan layanan air bersih pada 2029.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, tata kelola profesional, serta mengurangi ketergantungan pembiayaan pada APBD.