Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Antara.
Pramono: Penebalan Keamanan Jakarta Wewenang Pemerintah Pusat
Anggi Tondi Martaon • 4 November 2026 17:01
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai penebalan keamanan di Ibu Kota melalui pengerahan prajurit TNI merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Dia mendukung upaya tersebut.
“Tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk pengamanan di ibu kota ini,” kata Pramono dikutip dari Antara, Rabu, 4 November 2026.
DKI 1 itu mengapresiasi penebalan keamanan tersebut. Sebab, Jakarta sebagai ibu kota negara kini telah menjadi kota global.
Dia enggan menanggapi terlalu jauh langkah penebalan keamanan tersebut. “Tetapi secara prinsip sebagai gubernur saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang terakhir-terakhir ini,” ungkap Pramono.
TNI Angkatan Laut (TNI AL) merencanakan pengerahan total 20.980 personel untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi perkembangan situasi di Jakarta. Pengerahan pasukan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan instruksi Surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Langkah tersebut melibatkan unsur satuan di wilayah Jakarta maupun luar daerah di bawah kendali operasi (BKO) Kodam Jaya.

Ilustrasi prajurit TNI. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar.
Pengerahan tahap pertama telah dimulai pada 2 November 2026 dengan menerjunkan 2.100 personel dari satuan eksisting wilayah Jakarta. Pasukan tersebut meliputi unsur Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil.
Selanjutnya, pengerahan tahap kedua dan ketiga menerjunkan 5.740 personel dari luar Jakarta pada 4 November 2026. Pergeseran pasukan luar daerah tersebut memanfaatkan moda transportasi armada KRI serta jalur darat.
Sementara itu, pada tahap keempat disiapkan sebanyak 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta. Seluruh pasukan tahap akhir ini berada dalam status siaga penuh di markas satuan dan siap digerakkan sewaktu-waktu.