Dasco Dinilai Punya Kemampuan Eksekusi hingga Penyelesai Persoalan Pemerintahan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto: dok Metrotvnews.com

Dasco Dinilai Punya Kemampuan Eksekusi hingga Penyelesai Persoalan Pemerintahan

Husen Miftahudin • 20 November 2026 07:58

Jakarta: Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemuka dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 25 November 2026. Aspirasi tersebut berkembang di internal Partai Gerindra, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kemampuan eksekusi serta tantangan ekonomi yang harus dihadapi wakil presiden mendatang.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan penentuan kebijakan strategis dan pengusulan nama cawapres merupakan kewenangan Presiden Prabowo sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta ketentuan hukum. Meski demikian, Prabowo dinilai tetap membuka ruang untuk menyerap aspirasi dari kader partai dan masyarakat.

Sugiat mengungkapkan, pada Minggu pagi lalu muncul inisiatif dari sejumlah pengurus Gerindra di daerah untuk mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Aspirasi tersebut, menurut dia, disampaikan tanpa instruksi khusus oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra dari Aceh hingga Papua serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Pertama, Bang Dasco dianggap loyalitasnya seribu persen untuk Pak Prabowo Subianto. Bagi Bang Dasco, Prabowo Subianto itu adalah patron politik yang membuat dia timbul tenggelam bersama Prabowo," ujar Sugiat dalam program Kontroversi Metro TV, dikutip Jumat, 20 November 2026.

Selain loyalitas, Sugiat menyebut kader di daerah menilai Dasco memiliki kemampuan eksekusi serta keselarasan kerja dengan Prabowo. Menurut dia, Dasco kerap terlibat dalam penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan eksekutif maupun legislatif selama dua tahun pemerintahan berjalan.

Sugiat mencontohkan keterlibatan Dasco dalam penanganan kelangkaan LPG 3 kilogram pada 2025, merespons polemik kenaikan PPN 12 persen dan aksi demonstrasi, mengoordinasikan kementerian dan lembaga dalam pemulihan bencana banjir Sumatra, memperjuangkan perlindungan pengemudi ojek daring, hingga pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset.

Meski demikian, Sugiat menegaskan Gerindra merupakan partai komando. Seluruh kader akan mengikuti keputusan Prabowo apabila Presiden memiliki pilihan berbeda dalam menentukan calon wakil presiden.
 



(Diskusi pada program Kontroversi Metro TV. Foto: Tangkapan layar YouTube Metro TV)
 

Dasco jadi 'pakar' penyelesai persoalan


Sementara itu, Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera menilai persoalan ekonomi akan menjadi salah satu tantangan utama bagi wakil presiden mendatang. Hal tersebut berkaitan dengan daya beli masyarakat, nilai tukar rupiah, serta kondisi sekitar 60 persen pekerja yang berada di sektor informal.

Menanggapi paparan mengenai kiprah Dasco, Mardani menilai gaya kerjanya memiliki kemiripan dengan pendekatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyoroti orientasi kerja Dasco yang dinilai berfokus pada penyelesaian persoalan.

"Terkait dengan Bang Dasco, gaya Opung Luhutnya memang kelihatan, get things done-nya. Semuanya dikerjakan," kata Mardani.

Mardani kemudian menceritakan pengalamannya di Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan Undang-Undang Reforma Agraria. Menurut dia, pembahasan regulasi yang berpihak kepada rakyat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah Dasco bersama sejumlah pimpinan DPR menemui ribuan petani yang menggelar demonstrasi pada Agustus 2025.

Meski mengapresiasi kemampuan eksekusi tersebut, Mardani mengingatkan wakil presiden mendatang juga perlu memiliki kapasitas dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknokrasi. Hal itu mencakup penguatan kompetensi, pertumbuhan pasar, serta pengembangan kelembagaan (institutional development).

Menurut Mardani, visi Presiden Prabowo yang berorientasi pada program-program populis membutuhkan pendamping yang mampu mengawal pelaksanaan kebijakan secara teknis dan terperinci. Ia menilai pembagian kewenangan yang jelas diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Mardani mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sebagai salah satu persoalan yang membutuhkan penguatan koordinasi dan pengawasan.

"Kalau ketemu wapres yang diberi kewenangan kemudian mengurus yang teknis taktis kayak gini, itu botol ketemu tutup," ujar Mardani.

(Husen Miftahudin)