Gibran Temui Presiden Sebelum Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Pertemuan ini berlangsung sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wapres ke MPR.

"Ya, perlu kami sampaikan memang terkonfirmasi pada saat ini, Wapres sedang bertemu dengan Presiden di Istana. Dan, ada rencana setelah bertemu dengan Presiden di Istana, Wapres akan menuju, Senayan untuk bertemu dengan Pimpinan MPR," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Dasco mengatakan belum mengetahui tujuan Gibran ke MPR. Dia juga tak mengetahui pembicaraan yang dilakukan Presiden dan Wapres.

"Saya belum tahu apa yang akan disampaikan, atau apa yang mau diserahkan. Tetapi, terinfo berita Wapres setelah dari Istana akan langsung menuju MPR," jelas Dasco.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Antara.

Gibran dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wapres ke Presiden Prabowo pada Rabu, 11 November 2026. Surat itu akan diserahkan ke MPR hari ini.

Pengunduran diri dilakukan setelah adanya polemik soal ijazah SMA milik Gibran. Mantan Wali Kota Surakarta itu dinilai tidak memiliki ijazah pendidikan setara SMA.

Hal ini termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah pendidikan setara SMA atau sederajat untuk pencalonan Wakil Presiden.

Selain itu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 ini membatalkan syarat administrasi pencalonannya sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

Pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 juga sempat memicu perdebatan panjang terkait putusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Teranyar seluruh fraksi di DPR sudah menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wapres Gibran. Lebih dari 100 anggota DPR mengusulkan hak itu.

"Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP," kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dikutip dari Youtube TV Parlemen, Rabu, 11 November 2026.

Pengusul HMP itu terdiri atas 14 anggota dari PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat.