Indonesia Bersama 17 Negara Kecam Serangan Israel terhadap RS Nasser di Gaza

Jakarta: Indonesia bersama 17 negara lainnya mengecam keras serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza, yang menimbulkan korban jiwa dari kalangan pasien dan tenaga medis.

Kecaman tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri Indonesia, Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Dalam keterangan di akun media sosial X, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan bahwa para menlu menilai serangan terhadap RS Nasser melanggar hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas medis dan tenaga kesehatan.

Para menteri juga mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap warga sipil Palestina, termasuk serangan terhadap tenda dan lokasi lain yang menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi.

Menurut mereka, serangan tersebut merusak kesepakatan gencatan senjata serta upaya memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza. Tindakan itu juga dinilai tidak sejalan dengan Rencana Komprehensif Presiden AS Donald Trump.

Desak Israel Buka Akses Bantuan Kemanusiaan

Dalam pernyataan tersebut, para menteri menyampaikan keprihatinan mendalam atas pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, bahan tempat tinggal seperti tenda, karavan, dan rumah mobil, serta pasokan medis ke Gaza.

Pembatasan tersebut dinilai semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza menjelang musim dingin.

Kondisi tempat penampungan yang tidak memadai serta memburuknya layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan dinilai menempatkan warga sipil dalam risiko besar. Anak-anak dan bayi menjadi kelompok yang paling rentan terhadap suhu dingin ekstrem.

Para menteri mendesak Israel menanggapi seruan masyarakat internasional dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan.

Mereka juga meminta Israel segera memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Trump, serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2803 (2025).

Israel diminta mempertahankan gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan secara aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan dalam jumlah yang memadai.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan tempat tinggal, perlengkapan pemulihan dini, serta peralatan untuk memulihkan infrastruktur penting. Para menteri juga mendesak agar badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan dapat menjalankan mandat mereka tanpa hambatan.

Mereka menegaskan komitmen tahap pertama dalam kesepakatan tersebut seharusnya mulai berlaku segera setelah penandatanganan. Karena itu, Israel diminta melaksanakannya tanpa penundaan maupun persyaratan tambahan, termasuk persyaratan politik dan keamanan yang menghambat akses bantuan kemanusiaan.

Bantuan darurat, menurut para menteri, harus tetap disalurkan tanpa bergantung pada kemajuan pelaksanaan tahap-tahap berikutnya dalam kesepakatan.

Para menteri juga meminta Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian meningkatkan upaya sesuai peran masing-masing untuk memastikan Israel memenuhi seluruh komitmennya serta mencabut semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas kesepakatan dan memperkuat gencatan senjata.

Mereka menegaskan kembali tekad untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional guna memperkuat gencatan senjata, melaksanakan seluruh tahapan rencana perdamaian, serta meningkatkan bantuan kemanusiaan demi meringankan penderitaan rakyat Palestina.

Baca juga: Enam Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel di Rumah Sakit Gaza