Fadli Zon: Korban Kekerasan Seksual 1998 Berhak atas Keadilan

Ilustrasi. Dok Medcom.id

Fadli Zon: Korban Kekerasan Seksual 1998 Berhak atas Keadilan

Arga Sumantri • 22 November 2026 21:04

Jakarta: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 harus dikutuk dan dikecam. Ia menyatakan korban berhak memperoleh keadilan dan pelaku harus ditelusuri serta diminta pertanggungjawaban.

"Seluruh kekerasan harus dikecam. Korban berhak atas keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban," tulis Fadli Zon dalam unggahan di akun instagram pribadinya @fadlizon, dikutip Minggu, 22 November 2026. 

Fadli menyebut Kerusuhan Mei 1998 sebagai peristiwa yang meninggalkan catatan penting dalam sejarah Indonesia. Menurut dia, peristiwa pada masa itu mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, hingga kekerasan seksual terhadap perempuan.

Fadli menyoroti penggunaan istilah 'perkosaan massal'. Menurut Fadli, istilah tersebut berkaitan dengan tindakan terstruktur dan sistematis, sehingga penggunaannya perlu ditopang fakta serta dokumentasi yang kuat.

"Ketepatan istilah harus didukung oleh fakta dan pendokumentasian yang kuat melalui penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum. Setiap informasi perlu diuji agar penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan," kata dia. 

Fadli menekankan perlunya memeriksa kesesuaian konteks kesaksian, arsip, dan bukti visual yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Ia juga menyatakan telah membaca dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan berpandangan bahwa data beserta metode pendataannya perlu ditelaah secara utuh.

Sebagai konteks, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sebelumnya menegaskan laporan resmi TGPF mendokumentasikan 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban demi melindungi mereka dan keluarganya.

Unggahan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Instagram @fadlizon.

Dalam unggahannya, Fadli menyatakan keberpihakan kepada korban, khususnya perempuan, harus menjadi bagian dari pembahasan sejarah. Ia menekankan pentingnya independensi sejarawan serta keterbukaan terhadap pengujian publik.

"Sejarah harus ditulis secara independen oleh para sejarawan dengan mengedepankan akurasi dan keterbukaan terhadap pengujian publik," tulis Fadli.

Penjelasan tersebut hadir di tengah perdebatan publik yang turut mengemuka dalam perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Di sisi lain, dukungan terhadap karya insan perfilman telah disampaikan Fadli sejak pengumuman nominasi FFI. 

Dalam pernyataan yang dipublikasikan penyelenggara, ia memberikan selamat kepada para nomine serta mendorong mereka terus berkarya dan menginspirasi melalui film Indonesia. Melalui penjelasan mengenai Mei 1998 itu, Fadli kembali menekankan pandangannya bahwa akurasi sejarah dan keberpihakan kepada korban perlu berjalan beriringan.

"Dengan penuh keberpihakan pada korban, dalam hal ini perempuan, fakta sejarah tetap perlu ditempatkan secara tepat agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan generasi pemegang estafet berikut," tulis Fadli.

(Arga Sumantri)