KPK Beberkan Penyebab Korupsi Karena Biaya Politik Mahal

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap ongkos politik bisa dipangkas. Sebab, mahalnya biaya membuat kepala daerah melakukan tindakan korup.

"Sebuah pertanyaan besar, kenapa banyak kepala daerah yang korupsi, ternyata biaya politik yang mahal akar masalahnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023.

Alex menjelaskan banyak kepala daerah juga sengaja membuat ongkos kampanyenya menjadi lebih mahal. Salah satunya dengan bagi-bagi duit ke warga agar memilihnya saat hari pencoblosan.

"Akhirnya memunculkan sosok pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan integritas," ucap Alex.

Menurut Alex, biaya politik untuk menjadi wali kota atau bupati di Indonesia yakni Rp20 sampai Rp30 miliar. Itupun, kata dia, belum ada jaminan menang.

Calon kepala daerah wajib mencari dana tambahan jika mau membuat kampanye lebih masif agar mendapatkan suara lebih banyak. Tak jarang, mereka meminta bantuan sponsor yang merupakan vendor daerah agar dapat duit.

Permintaan dana itu tidak pernah gratis. Pastinya, kata Alex, bakal ada balas budi ketika calon kepala daerah itu menjabat.

"Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek pembangunan nantinya," ujar Alex.