Indonesia Desak PBB Kaji Protokol Keamanan UNIFIL usai Gugurnya Tiga Prajurit TNI

New York: Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk segera mengambil langkah tegas guna melindungi pasukan penjaga perdamaian, menyusul serangkaian serangan di Lebanon selatan yang menewaskan tiga prajurit TNI dan membuat lima lainnya terluka.

Pernyataan tersebut ditegaskan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, dalam pertemuan darurat DK PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa, 31 Maret 2026.

“Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian harus tetap menjadi prioritas utama,” tegas Dubes Umar Hadi. 

Indonesia menekankan perlunya langkah darurat segera di tengah meningkatnya eskalasi konflik.

“Di tengah eskalasi permusuhan, Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal harus segera menerapkan langkah-langkah darurat untuk memastikan perlindungan penuh terhadap personel dan aset UNIFIL,” lanjutnya .

Langkah tersebut, menurut Indonesia, mencakup peninjauan ulang protokol pengamanan serta aktivasi rencana kontinjensi dan evakuasi sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Indonesia juga menegaskan pentingnya upaya diplomasi untuk meredakan konflik. Semua cara politik dan diplomatik untuk menurunkan eskalasi situasi harus dilakukan.

Selain itu, Indonesia juga meminta DK PBB menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar yang menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

RI menekankan perlunya tindakan segera dan tegas dari komunitas internasional. Menurut Dubes Hadi, penting bagi Dewan dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan segera dan tegas guna melindungi mereka yang menjaga perdamaian.

Terlepas dari insiden gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Kendati begitu, Indonesia mendesak DK PBB untuk segera bertindak dan memainkan perannya dengan baik. Dubes Umar Hadi menyerukan sikap tegas dan bersatu dari DK PBB dalam mengecam serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Akhir kata, Indonesia menekankan pentingnya langkah konkret untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

“Dewan Keamanan harus mengambil tindakan tegas untuk mencegah permusuhan dan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di masa depan. Tidak boleh ada lagi serangan,” tutup Umar Hadi.

Baca juga:  RI Tuntut Investigasi PBB atas Gugurnya 3 Personel TNI di Lebanon, Tolak Alasan Israel