Reformasi Pasar Saham RI Rampung

Jakarta: Indonesia resmi menuntaskan serangkaian reformasi kunci di pasar saham jelang review indeks MSCI Mei mendatang. Langkah ini dilakkukan guna merespons aksi jual saham (selloff) massal yang sempat dipicu oleh peringatan MSCI pada awal tahun ini.

Agenda reformasi bursa ini bergulir setelah adanya peringatan yang dilakukan oleh MSCI pada penghujung Januari lalu. Penyedia indeks global MSCI memperingatkan adanya ancaman penurunan peringkat (downgrade) bagi pasar modal Indonesia. Peringatan ini muncul di tengah kekhawtiran para investor dengan kurangnya transparansi seputar struktur kepemilikan dan perdagangan saham.

Mengutip CNA, imbas dari sentimen negatif itu, sekitar USD120 miliar nilai pasar raib seketika dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang tahun ini, performa indeks telah terkoreksi dalam hingga menembus angka 17 persen. 

Kondisi ini menempatkan Indonesia di jajaran pasar saham dengan kinerja terburuk se-Asia terlebih dengan memanasnya eskalasi konflik Timur Tengah yang kian memperberat tekanan pasar.

Sebagai wujud reformasi, aspek transparansi menjadi sorotan utama lewat kewajiban rilis data pemegang saham yang lebih terperinci. Tak hanya itu, porsi minimal saham beredar di publik (free float) bagi para emiten kini menjadi 15 persen. Langkah ini dirancang untuk mendongkrak likuiditas pasar sekaligus menutup rapat celah praktik menutup celah praktik manipulasi harga saham.

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Optimisme reformasi pasar modal Indonesia

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengonfirmasi akan merilis daftar saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi usai penutupan pasar pada hari Kamis mendatang. Saat disinggung soal ancaman downgrade peringkat, Hasan mengaku optimistis.

“Kami optimistis. Hingga hari ini, posisi kami sudah sejalan, bahkan bisa dibilang lebih (transparan) dan terperinci dibandingkan dengan praktik yang berjalan di pasar regional maupun global,” kata Hasan, Jakarta, dikutip dari CNA, Sabtu, 4 April 2026.

Hasan juga menambahkan bahwa awal pekan ini OJK akan kembali merilis kebijakan baru guna memberikan lampu hijau bagi pemegang saham atau penyedia indeks global untuk meminta informasi terkait pemilik manfaat (beneficial owner) yang menggenggam porsi saham di atas 10 persen pada sebuah emiten.

Menyelaraskan langkah tersebut, BEI turut menerbitkan regulasi teknis terkait pemenuhan batas saham publik (free float). Meski diperketat, bursa nyatanya masih memberikan kelonggaran waktu (grace period) hingga tiga tahun ke depan bagi para emiten untuk beradaptasi dan mematuhi ketentuan tersebut.

Lahirnya rentetan regulasi ini diramu melalui konsultasi intensif dengan para penyedia indeks. Saat ini, Otoritas Indonesia tengah menakar umpan balik (feedback) untuk melihat apakah transparansi ini telah menjawab ekspektasi pasar.

Jajaran regulator berencana menggelar pertemuan bersama MSCI pada pekan ketiga April mendatang. Sebelumnya, Indonesia juga menyatakan tengah menjalin komunikasi dengan penyedia indeks FTSE terkait agenda eformasi pasar modalnya.

Sebagai bukti keseriusan jangka panjang, pemerintah juga mengikrarkan komitmen reformasi yang melampaui tuntutan MSCI, salah satunya mencakup demutualisasi bursa demi memodernisasi tata kelola pasar modal Tanah Air.