Kompolnas Dorong Reformasi Pemilihan Kapolri dan Penambahan Polwan

Jakarta: Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Salah satu agenda utama yang dibahas adalah prosedur pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

"Yang agak panjang tadi adalah dibicarakan masalah bagaimana prosedur pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia," ujar Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sekaligus Ketua Kompolnas, Djamari Chaniago, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025.
 

Djamari menjelaskan bahwa anggota Kompolnas dan Tim Percepatan Reformasi Polri saling memberikan masukan mengenai mekanisme pemilihan Kapolri. Terutama agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan undang-undang.

"Masalah proses hukum membutuhkan undang-undang yang memerlukan proses tidak mudah. Tapi ini masukan yang disampaikan kepada tim dan dirasakan oleh kami di Kompolnas," kata Djamari.

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu juga membahas peningkatan jumlah polisi wanita (Polwan). Kompolnas mendorong agar proporsi Polwan ditingkatkan secara signifikan.

"Tambahan Polwan supaya tidak seperti ini, harus bisa mencapai angka 10 sampai 15 persen dari total kekuatan," ujar Djamari.


Komisi Percepatan Reformasi Polri. Foto: Dok. BPMI Setpres.

Selain itu, peran Kompolnas turut menjadi sorotan. Djamari menyebut pentingnya penguatan fungsi Kompolnas, khususnya dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Korps Bhayangkara.

"Fungsinya harus diperkuat untuk bisa melakukan pengawasan sejak tahap awal hingga tahap operasional yang dilaksanakan oleh Kapolri," jelas Djamari.