Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: dok. Pemprov DKI.
Pemprov DKI Percepat Rehabilitasi 4 Sekolah Rusak Berat Tahun ini
Gabriella Thesa Widiari • 24 July 2026 19:34
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat rehabilitasi empat sekolah dengan kondisi bangunan paling kritis pada 2026. Langkah ini untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan layak.
"Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi prioritas," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Juli 2026.
"Kegiatan belajar mengajar telah direlokasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 sejak November 2024 agar tetap berlangsung dengan aman," kata Pramono.
Untuk SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penataan melalui skema regrouping. Langkah tersebut memungkinkan pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan representatif dalam satu kawasan.
"Kebutuhan anggaran untuk regrouping kedua sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp48,15 miliar," ujar Pramono.
Adapun tiga sekolah lainnya yang akan direhabilitasi yaitu, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, dan SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk direhabilitasi total. Sebanyak tujuh sekolah telah mendapat alokasi pendanaan melalui APBD 2026–2027, sedangkan empat sekolah dengan kondisi paling kritis akan dipercepat penanganannya pada tahun ini.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk menangani empat sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar. Anggaran itu mencakup pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, serta jasa sewa angkut dan gudang.
Pendanaan akan dioptimalkan melalui APBD Perubahan serta sumber non-APBD, seperti kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai koefisien lantai bangunan (KLB), RSM/S, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi SDN Kebayoran Lama Selatan 09. Foto: dok. Pemprov DKI.
Pramono menegaskan, proses perencanaan hingga pembangunan harus ditangani pihak yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Kualitas konstruksi tidak boleh dikompromikan karena menyangkut keselamatan warga sekolah dan keberlanjutan layanan pendidikan.
"Saya minta betul dalam hal ini yang diputuskan, ditunjuk untuk membangun orang yang memang profesional untuk itu. Karena saya tidak mau pembangunan yang diupayakan tidak gampang ini kemudian misalnya tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh," kata Pramono.