AS dan Negara Teluk Ajukan Resolusi PBB untuk Ancam Iran soal Selat Hormuz

New York: Amerika Serikat (AS) bersama sekutu-sekutunya di kawasan Teluk mengusulkan rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengancam Iran dengan sanksi atau langkah lain jika tidak menghentikan serangan terhadap kapal di Selat Hormuz, menghentikan penerapan "tarif ilegal," serta mengungkap lokasi seluruh ranjau demi menjamin kebebasan navigasi.

Draf resolusi Dewan Keamanan PBB yang diperoleh Associated Press (AP) pada Selasa, 5 Mei 2026 juga menuntut Iran "segera berpartisipasi dan memungkinkan" upaya PBB membentuk koridor kemanusiaan di selat tersebut untuk pengiriman bantuan penting, pupuk, dan barang lainnya.

Langkah itu menjadi upaya diplomatik terbaru dari AS dan negara-negara Teluk setelah resolusi sebelumnya yang lebih lunak untuk membuka kembali jalur pelayaran diveto oleh Tiongkok dan Rusia hanya beberapa jam sebelum Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata sementara pada awal April.

Mengutip AsiaOne, Rabu, 6 Mei 2026, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menuduh Iran terus "menyandera ekonomi dunia" dengan mencoba menutup Selat Hormuz, mengancam kapal, memasang ranjau laut, dan berupaya mengenakan tarif di "jalur perairan paling penting di dunia."

Meski Rubio mengatakan berharap resolusi itu dapat dipungut suara dalam beberapa hari mendatang, ia mengaku belum yakin apakah "penyesuaian kecil" yang dilakukan Washington terhadap teks resolusi cukup untuk menghindari veto dari sekutu Iran di Dewan Keamanan.

Penyesuaian tersebut mencakup penghapusan bahasa yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer dan lebih menitikberatkan ancaman sanksi.

Keberhasilan resolusi itu, menurut Rubio, akan menjadi "ujian nyata" bagi PBB sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan persoalan global.

Duta Besar Amerika Serikat Mike Waltz pada Senin mengatakan dirinya yakin proposal baru yang lebih terbatas itu akan memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk lolos di Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara tanpa memicu veto dari sekutu Iran.

Upaya Hindari Veto Tiongkok dan Rusia

AS dan negara-negara Teluk mengajukan rancangan terbaru itu ketika pemerintahan Donald Trump berupaya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, yang sebelumnya mengalirkan sekitar 20 persen kebutuhan minyak mentah dunia sebelum perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari. Hingga kini, gencatan senjata yang rapuh masih berlaku.

Rancangan resolusi yang disusun berdasarkan Bab 7 Piagam PBB itu memungkinkan penegakan secara militer dan mengancam "langkah-langkah efektif yang sebanding dengan tingkat keseriusan situasi, termasuk sanksi" jika Iran tidak mematuhi tuntutan tersebut.

Resolusi sebelumnya sempat menghapus rujukan Bab 7, namun tetap diveto.

Seorang diplomat Dewan Keamanan PBB mengatakan kepada AP bahwa seperti negosiasi-negosiasi sebelumnya terkait Hormuz, bahasa yang secara langsung mengecam Iran tanpa juga menyinggung serangan AS dan Israel menjadi persoalan bagi sejumlah anggota dewan.

Diplomat yang berbicara dengan syarat anonim itu juga mengatakan draf baru menegaskan hak semua negara untuk melindungi kapal mereka dari serangan dan provokasi, sekaligus memerintahkan negara-negara lain agar tidak membantu Iran menutup selat atau menarik tarif.

Rancangan itu juga menyambut upaya yang sedang berlangsung untuk mengurangi konflik dan mengoordinasikan pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz, serta mendorong negara-negara kawasan memperkuat dialog dan konsultasi demi terciptanya perdamaian jangka panjang.

Diplomat tersebut menambahkan AS sedang melakukan upaya serius untuk meyakinkan Tiongkok agar tidak memveto resolusi tersebut, termasuk melalui komunikasi tingkat tinggi menjelang kunjungan Presiden Donald Trump pekan depan untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Baca juga:  Iran Ancam Tindak Kapal yang Keluar dari Koridor Aman Selat Hormuz