Tata Kelola Lingkungan Kawasan Industri Tambang Perlu Pembenahan

Jakarta: Tragedi banjir dan longsor di Kabupaten Morowali dinilai menjadi alarm nasional atas lemahnya tata kelola lingkungan di kawasan industri tambang. DPR RI mendorong pemerintah segera melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal mengatakan peristiwa itu tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam. Menurut dia, perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut.

"Kalau sampai ada korban jiwa di kawasan industri strategis, berarti ada masalah serius dalam tata kelola lingkungan. Ini harus menjadi alarm nasional agar peristiwa seperti ini tidak terus terulang," kata Robert dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Februari 2026.

Politisi Fraksi Golkar ini menegaskan fokus utama pemerintah dan pelaku usaha saat ini harus diarahkan pada solusi pencegahan. Pengelolaan DAS yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menekan risiko banjir dan longsor, khususnya di wilayah dengan intensitas aktivitas tambang yang tinggi.

Robert menyebut rehabilitasi DAS di sekitar Morowali harus menjadi prioritas. Penanaman kembali, penguatan sempadan sungai, serta pengendalian erosi tidak bisa ditunda karena kerusakan di wilayah hulu berpotensi meningkatkan risiko bencana, terutama saat cuaca ekstrem.

Selain itu, DPR mendorong pemerintah melakukan audit lingkungan secara menyeluruh di kawasan IMIP dan sekitarnya. Audit tersebut mencakup pemetaan lahan kritis, tingkat erosi, kapasitas tampung air, serta identifikasi area tambang aktif dan bekas tambang yang belum direhabilitasi secara optimal. Hasil audit diperlukan sebagai dasar penyusunan langkah korektif yang terukur. 

"Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pencegahan yang tepat sasaran dan tidak sekadar bersifat sementara," saran dia.
 

Baca juga: Menteri LH Segel Tambang Ilegal, Cegah Kerusakan Lingkungan Serius

(Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal. Foto: dok Istimewa)
 

Pentingnya evaluasi sistem pengendalian banjir di kawasan industri

Robert juga menekankan pentingnya evaluasi sistem pengendalian banjir di kawasan industri. Setiap kawasan industri tambang, kata dia, wajib memiliki perencanaan tata ruang yang memperhitungkan daya dukung lingkungan, kapasitas drainase, serta pengelolaan daerah tangkapan air.

"Kawasan industri strategis harus dibangun dengan sistem mitigasi yang jelas dan terukur. Ini menyangkut keselamatan pekerja sekaligus keberlanjutan investasi," tegas dia.

Di sisi pengawasan, DPR meminta pengetatan evaluasi terhadap pelaksanaan izin lingkungan. Pengawasan tidak boleh berhenti pada verifikasi dokumen, melainkan harus memastikan implementasi rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan benar-benar berjalan di lapangan sesuai standar teknis.

"Kalau rehabilitasi tidak dijalankan dengan baik, maka izin harus dievaluasi. Penegakan aturan harus tegas agar kejadian serupa tidak terulang," kata Robert.

Untuk pencegahan jangka menengah dan panjang, DPR juga mendorong pemanfaatan teknologi pemantauan lingkungan. Sistem berbasis data satelit dan sensor hidrologi dinilai penting untuk mendeteksi potensi lonjakan debit air sejak dini dan mendukung pengambilan keputusan cepat.

Menurut mantan Ketua Fraksi Golkar ini, keterlibatan pelaku industri dalam pembiayaan dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan juga harus diperjelas. Industri yang menikmati manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel dinilai memiliki tanggung jawab hukum dan moral menjaga kondisi lingkungan di wilayah hulu.

Ia menegaskan DPR akan terus mengawal pembenahan tata kelola lingkungan tambang di Morowali melalui fungsi pengawasan. Tragedi di IMIP, kata dia, harus menjadi momentum koreksi agar pembangunan industri berbasis sumber daya alam berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.

"Tujuannya jelas, agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama," papar Robert.