Kecam Blokade Laut AS, Dubes Iran untuk PBB: Pelanggaran Berat Kedaulatan!

New York: Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, mengecam keras pemberlakuan blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat (AS) terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Langkah Washington tersebut dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan bentuk agresi ilegal yang mengancam perdamaian global.

Melansir laporan Press TV, kecaman tersebut disampaikan Iravani melalui surat resmi yang dikirimkan pada hari Senin kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB. Iravani mengutuk keras langkah provokatif yang sebelumnya diumumkan secara publik oleh Komando Pusat AS (CENTCOM) pada 12 April lalu.

"Pemberlakuan blokade angkatan laut merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Republik Islam Iran," tulis Iravani dalam suratnya, seperti dikutip dari Press TV, Selasa, 14 April 2026.

Iravani menekankan bahwa tindakan AS secara nyata melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, yang secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekerasan. Lebih lanjut, blokade ilegal ini juga dianggap menginjak-injak prinsip dasar hukum laut internasional.

"Dengan berupaya mencegah lalu lintas maritim dari dan ke pelabuhan Iran, AS secara ilegal mencampuri pelaksanaan hak kedaulatan Republik Islam Iran, serta melanggar hak-hak negara ketiga dan perdagangan maritim yang sah," lanjut Iravani.

Utusan Iran tersebut menegaskan bahwa Teheran menolak dengan tegas tindakan sewenang-wenang AS. Iran mengklaim memiliki hak inheren di bawah payung hukum internasional untuk mengambil semua tindakan proporsional yang diperlukan demi melindungi kepentingan nasionalnya.

'Terorisme Ekonomi'

Iravani mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk segera memenuhi tanggung jawab Piagam mereka. Ia meminta PBB mengutuk blokade tersebut dan memaksa Washington menghentikan eskalasi.

"AS memikul tanggung jawab penuh atas tindakan yang melanggar hukum internasional ini dan semua konsekuensinya, termasuk dampaknya terhadap perdamaian dan keamanan regional," tegas Iravani. Ia juga meminta agar suratnya diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan PBB.

Langkah blokade AS ini secara luas dipandang sebagai bentuk terorisme ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencekik perekonomian Iran dengan menargetkan jalur perdagangan maritim dan ekspor minyak yang sah.

Ketegangan ini merupakan buntut panjang dari agresi militer AS dan Israel terhadap Iran yang pecah pada 28 Februari lalu. Iran merespons agresi tersebut melalui Operasi True Promise 4, dengan meluncurkan rudal dan drone ke wilayah pendudukan Israel serta pangkalan AS, sekaligus memblokir Selat Hormuz bagi kapal-kapal yang berafiliasi dengan musuh.

Sempat muncul harapan damai ketika AS menyetujui proposal 10 poin Iran pada 8 April sebagai dasar gencatan senjata. Namun, harapan itu pupus pada 12 April. Negosiasi maraton selama lebih dari 20 jam antara delegasi AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, berujung buntu akibat adanya tuntutan yang dinilai berlebihan dari pihak Amerika Serikat.

Baca juga: Dunia Desak AS dan Iran Segera Pulihkan Jalur Pelayaran Selat Hormuz