Bos BI Pede Ekonomi Indonesia Tembus 5,9% di 2027, Ini Daya Katrolnya

Jakarta: Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas kisaran proyeksi 5,1 persen sampai 5,9 persen. Optimisme tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta membaiknya kinerja ekspor.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan prospek ekonomi nasional pada 2027 juga didukung oleh perbaikan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat dari 3,0 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.

Menurut Perry, terdapat tiga faktor utama yang menjadi landasan optimisme tersebut. Faktor pertama adalah kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan defisit yang rendah dan terkendali, disertai realokasi anggaran yang lebih efisien, produktif, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 10 Juni 2026.

Faktor kedua adalah pelaksanaan program prioritas nasional yang berjalan secara terorkestrasi, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Sementara itu, faktor ketiga ialah penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5% pada 2027

(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Siapkan lima langkah optimalkan kebijakan makro dan sistem pembayaran

Meski kebijakan moneter tetap difokuskan pada stabilitas ekonomi, BI akan terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendukung target tersebut, BI menyiapkan lima langkah strategis.

Langkah pertama adalah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun. Sebelumnya, sepanjang 2025, realisasi pembelian SBN mencapai Rp332,14 triliun.

Kedua, BI meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum dari 9,0 persen menjadi 3,5 persen. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga pekan pertama Mei 2026, realisasi KLM tercatat sebesar Rp424,7 triliun.

"Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank untuk bagaimana semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah," papar Perry.

Langkah ketiga adalah pelonggaran berbagai instrumen kebijakan makroprudensial serta percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Program tersebut dijalankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, perbankan, dan dunia usaha.

Keempat, BI mempercepat digitalisasi sistem pembayaran guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi local currency transaction (LCT), hingga pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

"Kami akan terus perluas QRIS. Setelah dengan Jepang, Tiongkok, Korea, kami mohon doa restu untuk kami perluas dengan Saudi Arabia untuk nanti jamaah umrah maupun haji, juga dengan India untuk turis dari India," jelas Perry.

Langkah kelima adalah memperluas program pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI di berbagai daerah. Program tersebut mencakup pengembangan wastra, komoditas kopi, serta penguatan kemandirian ekonomi di lingkungan pondok pesantren sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi ekonomi nasional.