Pembangunan Jalan Tol Berkelanjutan Jadi Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Keberhasilan pembangunan jalan tol bukan sekadar bertumpu pada konstruksi fisik, melainkan ekosistem kebijakan yang sehat. Infrastruktur jangka panjang ini dinilai memiliki peran strategis sebagai motor penggerak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

"Ketika berbicara mengenai jalan tol, perhatian publik seringkali berhenti pada pembangunan ruas baru, tarif yang dibayarkan pengguna, atau kualitas pelayanan. Padahal, jalan tol merupakan infrastruktur jangka panjang," ujar Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan Agus Pambagio dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Agustus 2026.

Agus menerangkan, jalan tol yang andal memberikan manfaat langsung berupa efisiensi mobilitas, logistik, dan aktivitas ekonomi harian. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, membuka akses ke pusat ekonomi baru, serta menyerap investasi dan tenaga kerja.

"Dalam konteks target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, keberlanjutan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Jalan tol memang bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi, tetapi konektivitas yang semakin baik dapat menjadi salah satu enabler penting bagi efisiensi ekonomi, peningkatan investasi, dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan," jelasnya.


Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan Agus Pambagio. (Istimewa)

Posisi strategis tol dalam rantai pasok nasional membutuhkan investasi bermodal besar dengan masa pengembalian yang panjang dan risiko kompleks. Karena itu, Agus menekankan pentingnya ekosistem kebijakan yang sehat. "Artinya, kebijakan yang mengatur jalan tol juga perlu memiliki perspektif jangka panjang," ungkapnya.

Merujuk data pemaparan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) pada Juli 2026, dari 39 sampel Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), 54 persen masih mencatat profitabilitas operasi negatif, 37 persen belum untung, dan hanya 9 persen yang memiliki arus kas positif. Hal ini membuktikan investasi tol butuh waktu panjang untuk balik modal.

Keterbatasan ruang fiskal membuat kehadiran sektor swasta sangat dibutuhkan oleh negara. Pemerintah membutuhkan kucuran investasi, sementara swasta membutuhkan kepastian aturan main selama masa konsesi berjalan. Jika risiko investasi meningkat, pemeliharaan dan kelanjutan pembangunan ruas tol baru dapat terganggu.

"Kalau negara masih memandang jalan tol penting dalam sistem logistik nasional dan keterbatasan kemampuan keuangan mengharuskan negara menggandeng pihak swasta, tentunya ekosistem investasi yang sehat amat diperlukan. Ini bukan semata-mata kepentingan investor, tetapi bagaimana memastikan infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat," terang Agus.

Lebih jauh, ruang bagi BUJT untuk berkembang dinilai krusial. Dalam hal ini, mekanisme penyesuaian tarif berkala yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 menjadi proporsional guna menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat (affordability) dan kelayakan investor (bankability).

"Pada saat yang sama, peningkatan standar pelayanan kepada masyarakat tentu perlu didorong. Namun, peningkatan standar pelayanan harus dibangun dalam kerangka kebijakan yang utuh. Jangan sampai kita hanya menambah kewajiban pelayanan tanpa melihat bagaimana seluruh ekosistemnya bekerja. Setiap kebijakan baru yang memiliki konsekuensi terhadap biaya investasi dan operasional perlu dihitung dengan baik, memiliki masa transisi yang jelas, dan mempertimbangkan kondisi proyek yang sudah berjalan," paparnya.

Kualitas tol juga dipengaruhi faktor eksternal. Keberadaan kendaraan bermuatan lebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) memicu kerusakan jalan dan membengkakkan biaya preservasi BUJT. Hal ini menunjukkan bahwa tarif, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelarangan ODOL, hingga integrasi antarruas adalah kebijakan yang saling terikat.

"Karena itu, keberhasilan pembangunan jalan tol harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Yang dibutuhkan bukan pengurangan standar pelayanan ataupun keberpihakan kepada investor, melainkan konsistensi kebijakan, pembagian risiko yang proporsional, serta kepastian implementasi agar pemerintah, pelaku usaha, investor, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja dalam arah yang sama," jelas Agus.