Wali Nanggroe Aceh,Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar. Dokumentasi/ Istimewa
Malik Mahmud Tegaskan Aceh Tak Boleh Menyerah Hadapi Bencana
Fajri Fatmawati • 23 December 2025 18:28
Aceh: Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan kemanusiaan bagi korban bencana dapat masuk ke Aceh tanpa hambatan.
Ia menyampaikan tekad tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat yang tengah diuji oleh bencana hidrometeorologi.
“Dengan bencana ini, orang Aceh harus bersabar dan tetap kuat. Kita harus bangkit dan membangun negeri kita sendiri. Saya tidak akan tinggal diam. Banyak pihak, termasuk dari luar negeri, ingin membantu dan saya akan terus mencari jalan agar semua bantuan itu bisa masuk," kata Malik Mahmud, Selasa, 23 Desember 2025.

Menurutnya bencana yang melanda Aceh menjadi peringatan penting tentang hubungan manusia dengan alam. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai 'tsunami kedua' bagi Aceh, sebuah metafora atas kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Malik Mahmud menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup dilakukan melalui pembangunan fisik semata. Ia mendorong langkah-langkah pemulihan yang memperhatikan keseimbangan ekologis, mulai dari rehabilitasi hutan di wilayah hulu dan daerah aliran sungai, perlindungan hutan alam yang tersisa, hingga pemulihan habitat satwa liar.
Ia meyakini Aceh memiliki masa depan yang cerah tanpa harus mengorbankan alamnya. "Aceh bisa maju tanpa menghancurkan hutan. Pembangunan berkelanjutan dan industri hijau adalah jalan masa depan Aceh," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung upaya pemulihan, baik dari sisi kemanusiaan maupun lingkungan.
"Kita harus berdiri bersama, saling membantu, dan saling mendoakan agar para pemimpin kita diberi kekuatan memimpin Aceh keluar dari ujian ini," ungkapnya.
Selain fokus pada pemulihan daerah, Malik Mahmud memastikan akan mengawal komitmen Pemerintah Pusat dalam proses rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan kembali rumah warga, infrastruktur jalan, dan fasilitas umum yang rusak.
"Rekonstruksi harus dilakukan secara tangguh bencana, ramah lingkungan, dan berpihak pada masa depan Aceh," ujarnya.