Penegak Hukum Diminta Terapkan KUHP Baru dalam Proses Penuntutan

Jakarta: Penegak hukum diminta menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dalam proses penuntutan. Ada aturan transisi dalam Pasal 3 KUHP Baru yang menekankan prinsip lex favor reo.

Hal ini disampaikan kuasa hukum terdakwa kasus pencemaran nama baik, Budi, Faomasi Laia merespons sidang kliennya yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika mengacu pada aturan baru itu, dia mengeklaim perkara Budi seharusnya otomatis gugur.

"Ada ketidakprofesionalan karena tidak mempelajari Pasal 3 secara menyeluruh," ujar Faomasi, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.

Faomasi meminta jajaran Kejaksaan Agung turun tangan memeriksa penanganan perkara ini agar menerapkan ketentuan pada KUHP baru. Kejagung harus memastikan implementasi KUHP baru berjalan konsisten.

Faomasi juga meminta majelis hakim menggunakan kewenangannya sebagai benteng terakhir keadilan untuk menghentikan perkara melalui putusan sela jika penuntutan terbukti kedaluwarsa.