Kremlin Sebut Kesepakatan Anchorage Rusia-AS soal Ukraina Masih Berlaku

Moskow: Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat masih melanjutkan upaya untuk mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai oleh presiden kedua negara dalam pertemuan di Anchorage, Alaska, tahun lalu.

Berbicara dalam pengarahan pers di Moskow, Peskov menegaskan komitmen Rusia untuk terus mendorong penyelesaian konflik di Ukraina.

“Pekerjaan ini terus berlanjut,” ujarnya, seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa, 10 Februari 2026.

Peskov menyoroti apa yang disebut Kremlin sebagai “spirit Anchorage”, yakni serangkaian kesepahaman mendasar yang dicapai dalam pertemuan tersebut dan dinilai Moskow berpotensi membuka jalan bagi terobosan dalam proses perdamaian Ukraina.

“Kesepahaman yang dicapai di Anchorage bersifat fundamental dan mampu mendorong proses penyelesaian ke depan, termasuk kemungkinan terjadinya terobosan,” kata Peskov.

Ia menambahkan bahwa pembahasan isu-isu sensitif seperti konflik Ukraina lebih efektif dilakukan secara tertutup tanpa tekanan opini publik. Peskov juga menyebut Moskow masih menunggu tanggapan Washington atas usulan Presiden Vladimir Putin untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan di AS guna membiayai keanggotaan dalam Board of Peace yang dipromosikan Washington.

Namun di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan kekecewaan terhadap sikap AS. Ia menilai Washington tidak lagi siap mengimplementasikan proposal yang sebelumnya dibahas dalam pertemuan Anchorage.

“Selain fakta bahwa mereka seolah-olah mengusulkan sesuatu terkait Ukraina dan kami siap, kini mereka tampaknya tidak lagi siap. Kami juga tidak melihat prospek ekonomi yang ‘cerah’ ke depan,” ujar Lavrov.

Dalam kesempatan terpisah, Peskov turut mengkritik sanksi AS terhadap Kuba, yang ia sebut sebagai “taktik pencekikan”. Ia mengatakan Rusia tengah berdialog dengan Havana untuk mencari cara memberikan bantuan.

Menurut Peskov, situasi bahan bakar di Kuba memburuk setelah operasi militer AS di Venezuela pada 3 Januari yang menargetkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro, salah satu pemasok utama minyak bagi Kuba.

Pada 29 Januari, sebuah perintah eksekutif di AS memberikan kewenangan untuk mengenakan bea masuk terhadap barang dari negara-negara yang memasok minyak ke Kuba, sekaligus secara resmi menetapkan keadaan darurat dengan alasan adanya ancaman dari negara kepulauan tersebut.

Baca juga:  Rusia Nilai AS Tak Siap Jalankan Proposalnya Sendiri soal Konflik Ukraina