Kementerian PU Tangani 34 Titik Longsor Pascagempa Flores

Penangangan titik longsor akibat gempa di NTT. Foto: dok Kementerian PU.

Kementerian PU Tangani 34 Titik Longsor Pascagempa Flores

Insi Nantika Jelita • 23 August 2026 16:24

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menangani kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026.

Berdasarkan pendataan awal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT hingga 20 Agustus 2026, terdapat 94 titik jalan dan jembatan yang terdampak gempa. Kerusakan tersebut terdiri atas 75 titik longsoran, tiga titik amblas, serta 16 jembatan dan duiker.

Dari total tersebut, Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga telah melakukan pemeriksaan lapangan pada 34 titik longsoran dan sembilan jembatan atau duiker.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran balai di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak hari pertama gempa.

"Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan," ujar Dody dalam keterangan resmi, Minggu, 23 Agustus 2026.

Kementerian PU melakukan penanganan secara bertahap, mulai dari pembersihan material longsor hingga pengamanan badan jalan agar lalu lintas tetap berjalan. Pada lokasi yang berpotensi mengalami longsor susulan atau mengalami kerusakan struktur, pemerintah menyiapkan penanganan yang lebih permanen.

Di ruas Ruteng–Reo–Kedindi, misalnya, material batuan yang menutup jalan telah dibersihkan. Untuk mengantisipasi longsor susulan, Kementerian PU menyiapkan pemasangan rock bolt, wire mesh, dan rockfall barrier.

Setelah penanganan darurat dilakukan, lalu lintas di lokasi tersebut masih dapat berfungsi dua arah. Penanganan serupa dilakukan di ruas Ruteng–Km 210 dan Km 210–Batas Kabupaten Manggarai. Selain membersihkan material longsoran dan batuan, petugas memasang rambu peringatan, menutup retakan pada badan dan bahu jalan, serta membersihkan saluran.

Kementerian PU juga menyiapkan penguatan lereng menggunakan rock bolt dan jaring pengaman pada titik yang membutuhkan penanganan permanen. Sementara itu, di wilayah Ende, penanganan dilakukan pada sejumlah titik di ruas Aegela–Batas Kota Ende, Batas Kota Ende–Detusoko, Junction–Wolowaru, serta Wolowaru–Lianunu.

Pembersihan material longsor telah dilakukan. Bahu jalan yang terdampak juga diperkuat, sedangkan sejumlah lokasi disiapkan untuk penanganan permanen melalui pembangunan dinding penahan tanah, shotcrete, jaring aktif, serta sistem drainase untuk mengendalikan aliran air dari lereng.
 




(Warga melintas di bangunan yang rusak akibat gempa NTT. Foto: Antara)
 

15 ruas jalan nasional tetap fungsional


Kementerian PU memastikan kondisi 15 ruas jalan nasional yang terdampak gempa secara umum masih fungsional. "Arus kendaraan, termasuk distribusi logistik dan BBM, juga masih berjalan lancar," kata Dody.

Selain jalan, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah jembatan terdampak. Penanganan mencakup expansion joint, elastomer, abutment, dinding sayap, hingga elemen pengaman sungai.

Penanganan sementara dilakukan untuk mengamankan struktur dan area sekitar. Sementara itu, rehabilitasi permanen disiapkan agar jembatan dapat kembali berfungsi sesuai perencanaan.

Salah satu jembatan yang ditangani adalah Jembatan Nanga Roro di ruas Aegela–Batas Kota Ende. Hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan pada sejumlah elemen, termasuk balok penahan gempa, fondasi yang mengalami gerusan, dinding penahan tanah, wingwall, dan expansion joint.

Kementerian PU telah menyiapkan penanganan sementara serta rencana rehabilitasi permanen untuk jembatan tersebut pada 2026.

Kementerian PU melalui BPJN NTT bersama pemerintah daerah terus memantau kondisi infrastruktur yang terdampak gempa. Pemantauan juga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan lanjutan akibat gempa susulan.

Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga keberlanjutan akses masyarakat di wilayah Flores.

(Husen Miftahudin)