Anies Tak Ingin Indonesia Bergeser Jadi Negara Kekuasaan

Jakarta: Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, ingin menjaga Indonesia tetap sebagai negara hukum. Indonesia jangan sampai bergeser menjadi negara kekuasaan.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara yang digelar Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi bertajuk Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia di Jakarta. Dalam acara tersebut, Anies memaparkan tiga pilar pembangunan lestari yang ingin didorongnya.

Salah satu pilar itu adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi perusak lingkungan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan sebuah negara sulit maju jika aturan hukumnya tidak dijaga dengan baik.

"Dalam negara hukum, kekauasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Kita tidak ingin yang terjadi akhir-akhir ini justru mendorong negara kita menjadi negara kekuasaan, tapi kita ingin Indonesia tetap negara hukum," jelas Anies, Jakarta, Sabtu, 25 November 2023.

Pilar lain, kata dia, adalah pengarusutamaan ekologi berkeadilan dalam pembangunan. Bagi Anies, upaya mengarusutamakan ekologi menjadi penting agar setiap pembangunan yang dilakukan tetap menyematkan unsur ekologi berkeadilan.

Pilar ketiga, yakni pemerintah yang kolaboratif. Dalam hal ini, Anies bakal melakukan pendekatan gerakan alih-alih pendekatan program. Sehingga, rakyat dapat terlibat dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Di samping itu, Anies mengatakan ada empat komponen dalam perubahan yang diusungnya. Pertama, meningkatkan program yang sudah berjalan. Kedua, mengoreksi program yang sudah berjalan. Ketiga, menghentikan program yang sedang dikerjakan. Keempat, mengerjakan hal yang belum dikerjakan.

"Bila empat hal ini ada, maka perubahan itu akan bisa berjalan lebih cepat," ujar dia.

(Tri Subarkah/MI)