Sahroni Dorong Negara Maksimalkan Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong negara memaksimalkan perlindungan anak-anak. Sebab, mereka rawan jadi korban kekerasan.

Hal itu disampaikan Sahroni merespons kekerasan yang dialami siswi SD berusia 10 tahun di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Bocah itu dianiaya oleh pamannya, FR, 44, lantaran dituding kerap mencuri uang milik neneknya. 

“Kasus penganiayaan terhadap anak di Indonesia itu masih sangat tinggi dan kian mengkhawatirkan," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 September 2024.

Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu menyebut data kekerasan anak cenderung meningkat. Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta mempertimbangkan cara baru melindungi anak.
 

Baca: Paman Viral Seret hingga Injak-Injak Keponakan Ternyata Diperintah Ibu Korban

"Mengingat kecenderungannya yang terus meningkat, saya rasa pemerintah bersama penegak hukum harus mempertimbangkan upaya intervensi baru, yang tidak hanya hukuman pidana bagi pelaku,” ungkap dia.

Sahroni menyebut pemerintah bisa mempertimbangkan cara yang diterapkan Child Protective Services di Amerika Serikat. Yakni, memutus akses komunikasi pelaku kekerasan dengan korban.

“Di US itu ada CPS di mana kalau sudah sangat membahayakan, negara bisa menyelamatkan anak dari keluarganya dengan cara mengambil anak tersebut dan pengasuhannya dilakukan oleh wali yang dianggap mampu maupun rumah aman binaan pemerintah. Pelaku juga bisa benar-benar dilarang untuk bertemu anaknya. Jadi tak hanya pidana, tapi benar-benar kita jauhkan si anak dari sumber traumanya,” sebut dia.

Lebih jauh, Sahroni menilai program ini efektif melindungi korban. Pemutusan akses juga mampu menghilangkan trauma terhadap korban.

“Saya rasa negara harus mengatur sedetail ini karena anak-anak adalah masa depan bangsa. Tidak bisa kita punya generasi masa depan yang penuh dengan ketakutan, trauma dan mental yang terluka,” ujar dia.