Jokowi Dinilai Membutuhkan Parpol Usai Lengser

Jakarta: Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memerlukan partai politik. Ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, partai politik dinilai bisa jadi pelindung Jokowi.

Menurut Ujang, banyak kesalahan, kekeliruan dan dosa yang ditinggalkan Jokowi semasa menjabat presiden. Partai politik bisa menjadi alat untuk memberi keamanan serta perlindungan dalam konteks bisnis, hukum, maupun politik untuk Jokowi.

"Kalau perlu partai atau tidak, politisi ya perlu partai untuk menjadi backup politik hukum dan bisnis bagi dirinya dan keluarganya ke depan. Kalau tidak berkuasa lagi, tidak pegang apa-apa, ya, pasti akan dikerjai lawan politiknya," kata Ujang kepada Media Indonesia, Kamis, 9 Mei 2024. 

Ujang mengatakan upaya Jokowi menjadikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden itu juga merupakan langkah politik. Gibran bisa jadi backup untuk Jokowi dan keluarganya.
 

Baca juga: Direstui Jokowi, Freeport Kantongi Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga

Ujang menyebut Jokowi tentu juga masih membutuhkan partai politik. Sama halnya dengan mantan presiden lain, seperti Megawati Soekarno Putri dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga masih mengendalikan partai. 

"Meski selama ini dia (Jokowi) di PDIP, walau akhirnya tidak diakui. Lalu dia menjadikan Kaesang Ketum PSI, itu (tanda) butuh partai," ujar dia.

Sejauh ini, baru ada dua partai politik yang secara terbuka menyampaikan akan menerima Presiden Jokowi apabila ingin berlabuh. Keduanya yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, sampai saat ini Jokowi belum memutuskan akan berlabuh ke partai mana.

"Ke partai mana nanti, ya kita tunggu saja karena itu Jokowi yang tahu," ungkap dia.