Editorial MI: Maaf, Problem Bangsa makin Pelik

MOMEN acara Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka, Kamis, 1 Agustus 2024 malam, menarik perhatian. Di situ Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mewakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menjalankan amanah selaku presiden dan wakil presiden.

"Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ucap Jokowi yang agak tercekat saat memulai permintaan maafnya.

Presiden Jokowi juga terlihat menitikkan air mata ketika zikir dan doa dilantunkan bersama para hadirin di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta.

Permintaan maaf oleh presiden menjelang akhir masa jabatan bukan hanya dilakukan Jokowi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikannya dalam pidato kenegaraan terakhirnya di gedung parlemen pada 15 Agustus 2014. Meminta maaf juga biasa dilakukan para pemimpin negara-negara lain ketika mengakhiri kepemimpinan karena itu adalah satu sikap negarawan.

Dari sisi etika pemimpin, permohonan maaf menunjukkan kebesaran jiwa dan juga kerendahan hati. Ini memenuhi sebagian spirit yang digariskan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Kita katakan memenuhi hanya sebagian, karena lengkapnya ialah setiap pejabat dan elite politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati. Satu lagi, pejabat dan elite politik harus siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
 

Baca: Prabowo Laporkan Pertemuan dengan 4 Presiden ke Jokowi

Cukup atau tidaknya sebuah permohonan maaf, tentu bergantung pada tingkat kesalahannya. Seorang koruptor jelas tidak bisa hanya meminta maaf. Ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kadar kecukupan permintaan maaf juga berbeda-beda dalam pandangan anggota masyarakat. Seperti diucapkan Jokowi bahwa ia tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak, tidak semua kalangan juga merasa puas dengan permintaan maafnya. Sejumlah pihak yang memandang sebelah mata, menilai meminta maaf tidak menyelesaikan problem bangsa yang ujungnya bakal diwariskan kepada pemerintahan selanjutnya.

Dari sisi ekonomi, hal yang paling banyak disoroti ialah beban pembayaran utang jumbo. Kondisi yang tidak baik-baik saja juga mengungkung perekonomian rakyat, ditandai gelombang PHK massal yang belum ada tanda-tanda mereda. Permintaan yang lesu terus menekan keberlangsungan industri manufaktur.

Di bidang politik dan hukum, kritik terhadap kepemimpinan Jokowi utamanya menyangkut dinasti politik yang dibangunnya disertai tudingan intervensi terhadap ketentuan perundangan hingga pemilu yang membuat demokrasi kita mundur.

Beberapa lainnya menekankan yang terpenting ialah pertanggungjawaban Jokowi dalam menjalankan kebijakan, bukan sekadar meminta maaf. Jokowi dinilai gagal merealisasikan janji-janji politik yang dituangkan dalam nawa cita kepemimpinannya.

Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi. Jangan lupa, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menurut hasil survei sampai dengan Juni lalu tetap tinggi, bahkan naik.

Kedua kubu tidak ada yang salah. Kepuasan menunjukkan hal-hal yang sudah baik dan perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sebaliknya, ketidakpuasan mengingatkan tentang berbagai persoalan bangsa yang harus diatasi agar beban generasi penerus semakin ringan dalam melangkah menuju Indonesia maju, adil, dan makmur.