Senator Beberkan Dokumen Sejarah 4 Pulau Diklaim Sumut Milik Aceh

Aceh: Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, menegaskan empat pulau yang baru-baru ini ditetapkan sepihak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masuk wilayah adiministrasi Provinsi Sumatra Utara adalah milik sah Provinsi Aceh. Ia menolak keras tawaran Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, untuk mengelola pulau-pulau tersebut secara bersama. 

Azhari menyatakan tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh menerima tawaran tersebut. Usulan itu dinilainya sebagai bentuk pengabaian terhadap hak kepemilikan Aceh.
"Pulau-pulau ini sudah lama tercatat sebagai bagian dari wilayah Aceh. Tidak ada alasan untuk berbagi pengelolaan," kata Azhari Cage, Kamis, 12 Juni 2025.

Sebagai bukti, Azhari mengungkap dokumen sejarah, termasuk surat tanah yang dikeluarkan pada 17 Juni 1965 oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh, Soekirman.
 

Baca: Senator Aceh Tolak Pengelolaan Bersama 4 Pulau dengan Pemprov Sumut

Surat tersebut mengakui kepemilikan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil oleh warga Aceh Selatan. Selain itu, ia juga merujuk pada kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Sumatra Utara pada 1988 dan 1992 yang semakin mengukuhkan status kepemilikan Aceh. 

Azhari mendesak Pemerintah Aceh untuk bersikap tegas menolak segala bentuk tawaran pengelolaan bersama dari provinsi lain. "Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga menyangkut marwah dan harga diri masyarakat Aceh," ujarnya. 

Ia juga menyerukan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu mempertahankan hak atas pulau-pulau tersebut. Menurutnya, konflik ini harus disikapi secara kolektif demi menjaga kedaulatan wilayah. 

"Kami berharap pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Aceh dapat bersatu. Ini bukan hanya tentang pulau, tapi tentang identitas dan keberlanjutan kita sebagai bangsa Aceh," jelasnya.